[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cadd011c-e2f2-4480-84d4-9143b408cf5e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2017","number","11","year","2017","published_date","2017-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surakarta","place_of_enactment","Surakarta","theme","Sistem Kesehatan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

sistem kesehatan daerah
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD No. 11/ 2017
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sistem Kesehatan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan daerah yang pada hakikatnya adalah pembangunan masyarakat seutuhnya. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Asas, Ruang Lingkup dan Prinsip, Upaya Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Sumber daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minum, Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Pengawasan, Penyelesaian sengketa Medis, Sanksi Administratif, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017. \n 55 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur Sistem Kesehatan Daerah (SKD) Kota Surakarta sebagai landasan dan pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat. SKD bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat, keterjangkauan pelayanan, keadilan dan pemerataan, kesinambungan, serta efektivitas dan efisiensi. SKD mencakup upaya kesehatan (UKP dan UKM), fasilitas kesehatan, sumber daya upaya kesehatan, serta pembinaan dan pengawasan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta menyediakan SDM, sarana, prasarana, dan pembiayaan kesehatan. Peraturan ini juga mengatur pelayanan kesehatan spesialistik, gawat darurat, tradisional dan alternatif, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, transplantasi organ tubuh, kesehatan ibu, bayi, dan anak balita, perbaikan gizi, kesehatan reproduksi, keluarga berencana, usaha kesehatan sekolah, upaya kesehatan jiwa, kesehatan olahraga, penanggulangan penyakit, kejadian luar biasa (KLB), kesehatan lingkungan, upaya kesehatan kerja, pelayanan kesehatan bencana, pelayanan darah, pelayanan kesehatan haji, dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 13 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa Penutupan.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (7) dikenakan sanksi administratif berupa Teguran tertulis, Denda administratif, dan/atau Pencabutan izin.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (4) dan (5) dikenakan sanksi administratif berupa Teguran tertulis dan Pencabutan izin.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 34 ayat (3) dan (4) dikenakan sanksi administratif berupa Teguran Lisan dan/atau Teguran Tertulis.\n5. Pelanggaran terhadap Pasal 43 ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa Teguran lisan dan/atau Teguran tertulis.\n6. Pelanggaran terhadap Pasal 46 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa Teguran lisan, Teguran tertulis, dan/atau Pencabutan izin.\n7. Pelanggaran terhadap Pasal 48 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa Teguran lisan dan Teguran tertulis.\n8. Pelanggaran terhadap Pasal 49 ayat (9) dan (10) dikenakan sanksi administratif berupa Teguran lisan dan Teguran tertulis.\n9. Pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa Teguran lisan dan/atau Teguran tertulis.\n10. Pelanggaran terhadap Pasal 66 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa Penutupan Praktik.\n11. Pelanggaran terhadap Pasal 74 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa Teguran lisan dan Teguran tertulis.\n12. Pelanggaran terhadap Pasal 83 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa Teguran lisan, Teguran tertulis, dan/atau Penutupan sementara.\n13. Pelanggaran terhadap Pasal 85 ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa Teguran lisan, Teguran tertulis, dan Penutupan.\n14. Pelanggaran terhadap Pasal 86 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa Teguran lisan dan Teguran tertulis.\n15. Pelanggaran terhadap Pasal 87 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa Teguran lisan, Teguran tertulis, dan Penutupan sementara.\n16. Pelanggaran terhadap Pasal 88 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa Teguran lisan, Teguran tertulis, Penutupan sementara, dan/atau Penutupan.\n17. Pelanggaran terhadap Pasal 89 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa Teguran dan/atau Teguran tertulis.\n18. Pelanggaran terhadap Pasal 92 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa Teguran dan/atau Teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF SURAKARTA CITY
NUMBER 11 OF 2017
CONCERNING
REGIONAL HEALTH SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SURAKARTA,

\n\n \n \n

Considering:

that health development aims to achieve the highest possible degree of health for the development and cultivation of human resources and as capital for the implementation of regional development which is essentially the development of the entire community;
that anything that causes health problems in the community will have a major economic impact, and therefore every effort to improve the health status of the community is an investment for national development;
that based on the provisions of Article 12 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cadd011c-e2f2-4480-84d4-9143b408cf5e","actionData","errors"]