[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cad696ca-4a2a-4aef-9df3-1e444de83f93","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)","short_title","Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2017","number","17","year","2017","published_date","2017-11-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"5d28585c-8ee7-4586-a554-13242175531c","Ratifikasi Perjanjian Internasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengesahan-protokol-perubahan-persetujuan-marrakesh-mengenai-pembentukan-organisasi-perdagangan-dunia
2017
Undang-undang (UU) NO. 17, LN.2017/NO.240, TLN NO.6140, LL SETNEG : 4 HLM.
Undang-undang (UU) TENTANG Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
ABSTRAK:	\n \n Latar belakang pengesahan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) adalah bahwa:\r\n\r\n kegiatan perdagangan merupakan salah satu sektor utama penggerak perekonomian nasional yang dapat diiakukan melalui kerja sama perdagangan internasional untuk mendukung program-program pembangunan nasional di bidang ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n Anggota World Trade Organization (WTO) pada Konferensi Tingkat Menteri ke-9 telah menyepakati Persetujuan Fasilitasi Perdagangan yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari persetujuan WTO melalui pengesahan Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang telah diadopsi oleh Dewan Umum WTO pada tanggal 27 November 2014 di Jenewa, Swiss;\r\n sebagai dasar hukum dalam memberlakukan ketentuan-ketentuan Persetujuan Fasilitasi Perdagangan termasuk perubahan dalam struktur Persetujuan WTO dan sesuai ketentuan pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perlu mengesahkan Protokol dimaksud dengan Undang-Undang;\r\n \n Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);\r\n Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012;\r\n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);\r\n \n Mengesahkan Protocol Amending the Manrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Spanyol dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.\r\n\r\nBeberapa bagian penting dari Bagian pertama TFA adalah:\r\n\r\n Publikasi dan Ketersediaan Informasi\r\n\r\n Kewajiban untuk melakukan publikasi dan menyediakan informasi terkait kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi perdagangan termasuk menyediakan hal-hal tertentu dalam jaringan. Ketentuan ini juga mengatur tentang penunjukan enquiry point dan prosedur notifikasi.\r\n Kesempatan Memberikan Komentar, Memperoleh Informasi Sebelum Pemberlakuan dan Konsultasi\r\n\r\n Kewajiban untuk menyediakan kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan komentar terkait dengan rancangan dan perubahan terhadap instrumen hukum terkait dengan fasilitasi perdagangan. Ketentuan ini juga mengatur tentang kewajiban untuk mengadakan konsultasi rutin dengan para pemangku kepentingan.\r\n Aduance Rulings\r\n\r\n Kewajiban untuk menyediakan keputusan awal (aduance rulings) tertulis mengenai permintaan dari pedagang terkait klasifikasi tarif atau asal barang (origin)). Aduance rulings tersebut harus bersifat mengikat bagi institusi kepabeanan dan tetap berlaku secara sah untuk jangka waktu tertentu.\r\n Banding atau Prosedur Tinjauan\r\n\r\n Kewajiban untuk memberikan hak bagi pelaku usaha untuk mengajukan banding dan hak tersebut harus bersifat non-diskriminasi. Banding yang dilakukan dapat berupa banding administratif atau hukum.\r\n Kebijakan Lain Guna Memperkuat Netralitas, Non-Diskriminasi dan Transparansi\r\n\r\n Kewajiban pengawasan atau pemeriksaan di perbatasan terkait produk makanan, minuman atau pakan ternak guna melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan, jika dilakukan penahanan barang impor, maka penahanan tersebut harus segera diberitahukan ke importir dan terjaminnya hak importir untuk memperoleh tes uji kedua.\r\n Ketentuan-Ketentuan mengenai Biaya dan Ongkos yang Dibebankan pada atau yang Terkait dengan Kegiatan Impor dan Ekspor\r\n\r\n Ketentuan-ketentuan mengenai biaya dan ongkos yang dibebankan pada atau yang terkait dengan kegiatan impor dan ekspor terkait dengan publikasi biaya dan ongkos, standar terkait biaya dan ongkos, serta ketentuan sanksi kepabeanan.\r\n Pelepasan dan Izin Barang\r\n\r\n Kewajiban terkait dengan standar pelaksanaan pelepasan dan izin barang.\r\n Keda Sama Badan di Perbatasan\r\n\r\n Kewajiban untuk bekerja sama dan berkoordinasi antara otoritas perbatasan terkait pengawasan perbatasan dan prosedur fasilitasi perdagangan.\r\n Pergerakan Barang dalam Pengawasan Bea dan Cukai yang Ditujukan untuk Impor\r\n\r\n Kewajiban, sejauh dapat dilaksanakan dan semua syarat terpenuhi, untuk mengizinkan perpindahan barang dari satu kantor kepabeanan di pintu masuk ke kantor kepabeanan lainnya tempat barang akan dilepaskan.\r\n Formalitas Terkait Importasi, Eksportasi dan Transit\r\n\r\n Ketentuan terkait dengan kewajiban dalam hal Importasi, Eksportasi, dan Transit, antara lain:\r\n formalitas dan persyaratan dokumentasi;\r\n penerimaan salinan;\r\n penggunaan standar internasional;\r\n sistem perizinan satu atap;\r\n pemeriksaan sebelum pengiriman barang;\r\n penggunaan perantara kepabeanan;\r\n prosedur-prosedur perbatasan yang umum dan keseragaman persyaratan dokumentasi;\r\n barang-barang yang ditolak;\r\n penerimaan sementara barang-barang/proses pengolahan di dalam dan di luar daerah pabean.\r\n Kebebasan Transit\r\n\r\n Kewajiban untuk tidak menerapkan peraturan terkait transit jika memungkinkan atau jika solusi yang tidak lebih menghambat perdagangan tersedia.\r\n Kerja Sama Kepabeanan\r\n\r\n Aturan tentang kerja sama antarinstitusi kepabeanan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2017. \n - \n - \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini bertujuan untuk mengesahkan Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh yang membentuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang merupakan bagian dari upaya Indonesia dalam memperkuat kerjasama perdagangan internasional. Protokol ini mengadopsi Persetujuan Fasilitasi Perdagangan (TFA) yang bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan dan mempercepat proses pelepasan barang. TFA diharapkan dapat meningkatkan kelancaran perdagangan, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan akses ekspor bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. TFA terdiri dari tiga bagian utama: ketentuan teknis, perlakuan khusus untuk negara berkembang, dan pengaturan kelembagaan. Bagian pertama mengatur kewajiban publikasi informasi, kesempatan memberikan komentar, dan prosedur banding. Bagian kedua memberikan perlakuan khusus bagi negara berkembang dan negara kurang berkembang. Bagian ketiga mengatur pembentukan komite nasional untuk mengawasi implementasi TFA.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 17 OF 2017
on
RATIFICATION OF THE PROTOCOL AMENDING THE MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION
(PROTOCOL AMENDING THE MARRAKESH AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION)

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:

that trade activities constitute one of the main sectors driving the national economy which can be carried out through international trade cooperation to support national development programs in the economic field in order to promote public welfare as mandated by the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
that the Members of the World Trade Organization (WTO) at the 9th Ministerial Conference have agreed to the Trade Facilitation Agreement which will become an integral part of the WTO Agreement through the ratification of the Protocol Amending the Marrakesh

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cad696ca-4a2a-4aef-9df3-1e444de83f93","actionData","errors"]