[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cad16e98-0f4b-4e10-9b6f-f6db901c0fd7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Konawe","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2022","number","1","year","2022","published_date","2022-03-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe","place_of_enactment","Unaaha","theme","Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Konawe","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERIZINAN
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor 260
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Konawe
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu adanya pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Konawe \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 5 Tahun 2021; PP Nomor 10 Tahun 2021; PP Nomor 21 Tahun 2021; PP Nomor 28 Tahun 2021; PP Nomor 29 Tahun 2021; PP Nomor 30 Tahun 2021; Perpres Nomor 10 Tahun 2021; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 \n Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Elektronik; Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2022. \n 17 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Kabupaten Konawe. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko yang lebih efektif, sederhana, transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewajiban Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha (kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi) dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebelum memulai kegiatan usaha.
Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko meliputi sektor kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, perindustrian, perdagangan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, transportasi, kesehatan, obat dan makanan, pendidikan dan kebudayaan, pariwisata, dan ketenagakerjaan.
Pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Konawe atas dasar pendelegasian kewenangan dari Bupati.
Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS.
Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi dan terkoordinasi, dikoordinasikan oleh DPMPTSP, dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Peraturan ini juga mengatur pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah serta mekanisme penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko.

","transitional_provisions","1. Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, kecuali ketentuan dalam Peraturan Daerah ini lebih menguntungkan bagi Pelaku Usaha.\n2. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan.\n3. Pelaku Usaha yang telah memperoleh hak akses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, melakukan pembaruan data hak akses pada Sistem OSS.\n4. Sistem OSS memberikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik yang didaftarkan atas pembaruan data hak akses.","sanctions","Setiap Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe dan Pelaku Usaha yang diketahui melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KONAWE
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KONAWE REGENCY
NUMBER 1 OF 2022
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF RISK-BASED BUSINESS LICENSING
IN KONAWE REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KONAWE,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize the implementation of risk-based business licensing in Konawe Regency that is more effective, simple, transparent, structured and accountable in accordance with the provisions of laws and regulations and to provide legality to Business Actors to support their business activities, it needs to be regulated by a Regional Regulation;
that to implement the provisions of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing, it is necessary to have regulations regarding the Implementation of Risk-Based Business Licensing in Konawe Regency;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cad16e98-0f4b-4e10-9b6f-f6db901c0fd7","actionData","errors"]