[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cacb75ed-0f37-493b-a1c3-1c28ae7486a7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2025 tentang LINTAS INSTANSI BERSAMA ATASI STUNTING\r\nKECAMATAN KEPANJENKIDUL","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2025","number","3","year","2025","published_date","2025-01-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"91dba6d2-1edc-4f18-9b57-442716a55ed4","Ketahanan Gizi Masyarakat","tags",[],"location","Pemerintah Kota Blitar","place_of_enactment","Blitar","theme","LINTAS INSTANSI BERSAMA ATASI STUNTING\r\nKECAMATAN KEPANJENKIDUL","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

gizi
2025
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 3, BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 3
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG LINTAS INSTANSI BERSAMA ATASI STUNTING\r\nKECAMATAN KEPANJENKIDUL
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mendukung Peraturan Presiden\r\nNomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan\r\nPenurunan Stunting dan program-program\r\npenurunan Stunting di Kota Blitar, diperlukan\r\npercepatan penurunan Stunting khususnya di\r\nKecamatan Kepanjenkidul secara holistik,\r\nintegratif, dan berkualitas yang dilaksanakan oleh\r\nseluruh elemen di Kecamatan Kepanjenkidul;\r\nb. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3)\r\nhuruf b Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021\r\nten tang Percepatan Penurunan Stunting,\r\npemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan\r\npenurunan stunting didukung dengan riset dan\r\ninovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil\r\nriset dan inovasi;\r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2)\r\nhuruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun\r\n2017 tentang Inovasi Daerah, penerapan hasil\r\ninovasi daerah ditetapkan dengan Peraturan\r\nKepala Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah\r\nyang berkaitan dengan tata laksana internal\r\nPemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan\r\npembebanan kepada masyarakat, pembatasan\r\nkepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada\r\nanggaran pendapatan dan belanja Daerah;\r\nd. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Walikota tentang Lintas\r\nInstansi Bersama Atasi Stunting Kecamatan\r\nKepanjenkidul; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang\r\nPembentukan Daerah Kota Kecil dalam\r\nLingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah\r\ndan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang\r\nPengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan\r\nNomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia\r\nDahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar\r\ndan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 551);\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5597), sebagaimana telah beberapa kali\r\ndiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6\r\nTahun 2023 tentang Penetapan Peraturan\r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2\r\nTahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6856);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982\r\ntentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya\r\nDaerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3243);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017\r\ntentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6123);\r\n6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang\r\nPercepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);\r\n7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 85 Tahun 2022\r\ntentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kota\r\nBlitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022\r\nNomor 85);\r\n8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2023\r\ntentang Pedoman Penyelenggaraan Inovasi\r\nDaerah(Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023\r\nNomor 15) ; \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM\r\nBAB II\r\nSASARAN LIBAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL\r\nBAB III\r\nPELAKSANAAN LIBAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL\r\nBAB IV\r\nPEMBINAAN DAN PENGAWASAN\r\nBAB V\r\nPELAPORAN\r\nBAB VI\r\nPENDANAAN\r\nBAB VII\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2025. \n 7 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Walikota ini menetapkan program inovasi daerah yang disebut Libas Kecamatan Kepanjenkidul (Lintas Instansi Bersama Atasi Stunting Kecamatan Kepanjenkidul). Latar belakang kebijakan ini adalah untuk mendukung percepatan penurunan stunting di Kota Blitar secara holistik, integratif, dan berkualitas, serta sebagai bentuk penerapan inovasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara substansial, peraturan ini mengatur kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Pemerintah Daerah, Forkopimcam, perguruan tinggi, swasta, organisasi wanita, kader, dan masyarakat. Sasaran utama program ini adalah bayi, anak balita, dan orang tua. Bentuk kegiatan yang diatur meliputi layanan spa dan renang bagi bayi dan balita, pemberian makanan bergizi, pengecekan kesehatan berkala, serta kelas pengasuhan (parenting) bagi orang tua.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan, Camat diberikan kewenangan untuk membentuk tim yang bertugas mengidentifikasi sasaran, menyusun jadwal, memberikan konsultasi, mendampingi peserta, serta menyusun laporan pelaksanaan. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Walikota melalui dinas terkait bersama Forkopimcam. Pendanaan program ini bersumber dari Anggaran Kecamatan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF BLITAR
PROVINCE OF EAST JAVA
REGULATION OF THE MAYOR OF BLITAR
NUMBER 3 OF 2025
ON
CROSS-INSTITUTIONAL JOINT EFFORTS TO OVERCOME STUNTING IN KEPANJENKIDUL SUB-DISTRICT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BLITAR,

Considering :

that to support Presidential Regulation Number 72 of 2021 on the Acceleration of Stunting Reduction and stunting reduction programs in the City of Blitar, it is necessary to accelerate stunting reduction, particularly in Kepanjenkidul Sub-district, in a holistic, integrative, and high-quality manner implemented by all elements in Kepanjenkidul Sub-district;
that based on the provisions of Article 24 paragraph (3) letter b of Presidential Regulation Number 72 of 2021 on the Acceleration of Stunting Reduction, the monitoring and evaluation of the implementation of stunting reduction acceleration shall be supported by research and innovation as well as the development of the utilization of research and innovation results;
that based on the provisions of Article 20 paragraph (2) letter b of Government Regulation Number 38 of 2017 on Regional Innovation, the application of regional innovation results shall be stipulated by a Head of Region Regulation, for

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cacb75ed-0f37-493b-a1c3-1c28ae7486a7","actionData","errors"]