[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","caa603ab-f034-43d9-a872-b7da17644c39","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2020","number","13","year","2020","published_date","2020-05-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muna Barat","place_of_enactment","Laworo","theme","Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BEA Perolehan
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf k\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas\r\nTanah dan Bangunan merupakan jenis Pajak daerah\r\nKabupaten/Kota;\r\n\r\nb. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Bea\r\nPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diwilayah\r\nKabupaten Muna Barat sebagai wujud pelaksanaan\r\nketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28\r\nTahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,\r\nperlu mengatur tentang ketentuan Bea Perolehan Hak\r\nAtas Tanah dan Bangunan dalam Peraturan Daerah;\r\n\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana\r\ndimaksud huruf a, huruf b dan c, perlu mengatur\r\nPeraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak Atas\r\nTanah dan Bangunan. \n 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang\r\nPeraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1960 Nomor 54, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);\r\n\r\n2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang\r\nPenagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 309 l)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 19 Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran\r\nNegara Nomor 4048);\r\n\r\n3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang\r\nPengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4189);\r\n\r\n4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);\r\n\r\n5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah\r\ndengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang\r\nPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\ntentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019\r\nNomor 183, Tambahan Lembaran Negara Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6389);\r\n\r\n6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi\r\nSulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tarnbahan Lembaran\r\nNegara Repu blik Indonesia Nomor 5561);\r\n\r\n7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang\r\nPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5679);\r\n\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang\r\nPendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997\r\nNomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);\r\n\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang\r\nTata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak\r\nDengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000\r\nNomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);\r\n\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang\r\nPedoman Pembinaan Dan Pengawasan\r\nPenyelengggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran\r\nNegara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran\r\nNegara Nomor 4593);\r\n\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang\r\nTata Cara Pemberian . dan Pemanfaatan Insentif\r\nPemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010\r\nNomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5161);\r\n\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang\r\nJenis Pajak Daerah Berdasarkan Penetapan Kepala\r\nDaerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010\r\nNomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5179);\r\n\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\npengelolaan daerah (Lembaran Negara Tahun 2005\r\nNomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578). \n Bab I Ketentuan Umum;\r\nBab II Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak;\r\nBab III Dasar Pengenaan Tarif dan Tata Cara Penghitungan Pajak;\r\nBab IV Wilayah Pemungutan;\r\nBab V Saat Terutangnya Pajak;\r\nBab VI Pemungutan Pajak;\r\nBab VII Pembayaran Pajak;\r\nBab VIII Pengembalian Kelebihan Pembayaran;\r\nBab IX Kadaluwarsa Penagihan;\r\nBab X Kewajiban dan Sanksi Bagi Pejabat;\r\nBab XI Pemeriksaan;\r\nbab XII Insentif Pemungutan;\r\nBab XIII Ketentuan Khusus;\r\nBab XIV Ketentuan Penyidikan;\r\nBab XV Ketentuan Pidana;\r\nBab XVI Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2020. \n Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan \n 18 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Muna Barat. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan pemungutan BPHTB sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan substansial meliputi:

Objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, termasuk jual beli, tukar menukar, hibah, waris, dan lainnya.
Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB, maka digunakan NJOP PBB.
Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5%.
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak, kecuali perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP adalah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya SKPD, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.

Peraturan ini juga mengatur wilayah pemungutan, saat terutangnya pajak, tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan, keberatan, banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, kewajiban dan sanksi bagi pejabat, pemeriksaan, insentif pemungutan, ketentuan khusus, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.\n2. Kepala Kantor Bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n3. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).\n4. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SSPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.\n5. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST MUNA
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST MUNA REGENCY
NUMBER 13 OF 2020
ABOUT
DUTY ON ACQUISITION OF RIGHTS TO LAND AND BUILDING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST MUNA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 2 paragraph (2) letter k of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Duty on Acquisition of Rights to Land and Building is a type of Regency/City regional tax;
that in order to implement the Collection of Duty on Acquisition of Rights to Land and Building in the West Muna Regency as a form of implementing the provisions of Article 95 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to regulate the provisions of Duty on Acquisition of Rights to Land and Building in a Regional Regulation;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=caa603ab-f034-43d9-a872-b7da17644c39","actionData","errors"]