[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","caa19b21-748f-4740-9e6f-2663dae3f4e7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2021","number","6","year","2021","published_date","2021-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat","place_of_enactment","Mamuju","theme","PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN-KETENAGAKERJAAN
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. 2021/NO. 06
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mensejahterakan masyarakat, pemerataan kesempatan kerja, perluasan kerja, meningkatkan kompetensi pencari kerja dan mensinergikan hubangan industrial serta pengawasan ketenagakerjaan, perlu peran Pemerintah \r\nDaerah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan ketenagakerjaan secara menyeluruh, terencana dan sesuai dengan kebijakan nasional di bidang ketenagakerjaan;\r\nb. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang\u0002Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No. 13 Tahun 2003;UU No. 2 Tahun 2004;UU No. 26 Tahun 2004;UU No. 40 Tahun 2004;UU No. 12 Tahun 2011;UU No. 24 Tahun 2011;UU No. 23 Tahun 2014;UU No. 8 Tahun 2016;UU No. 18 Tahun 2017;PP No. 15 Tahun 2007;PP No. 33 Tahun 2013;PP No. 88 Tahun 2019;PP No. 10 Tahun 2020;PP No. 5 Tahun 2021;PP No. 6 Tahun 2021;PP No. 34 Tahun 2021;Perkemenaker No. 6 Tahun 2020;Perda No. 5 Tahun 2010;Perda No. 6 Tahun 2016;Perda NO. 8 Tahun 2017; \n Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:\r\na. strategi kebijakan;\r\nb. perencanaan tenaga kerja;\r\nc. pelatihan dan pemagangan;\r\nd. penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja;\r\ne. hubungan kerja;\r\nf. hubungan industrial;\r\ng. perlindungan dan kesejahteraan pekerja;\r\nh. pengupahan;\r\ni. dewan pengupahan provinsi;\r\nj. penggunaan tenaga kerja asing;\r\nk. pembinaan dan pengawasan; \r\nl. penghargaan; dan\r\nm. wajib lapor ketenagakerjaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021. \n 65 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mensejahterakan masyarakat, pemerataan kesempatan kerja, perluasan kerja, meningkatkan kompetensi pencari kerja, dan mensinergikan hubungan industrial serta pengawasan ketenagakerjaan.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan yang meliputi periode sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah masa kerja berakhir. Strategi kebijakan mencakup koneksi kebutuhan tenaga kerja dengan pendidikan, pelatihan berbasis klaster kompetensi, kerjasama penempatan tenaga kerja, penyediaan informasi lowongan pekerjaan, peningkatan investasi, peningkatan SDM yang kompeten di BLKI, dan peningkatan prasarana pelatihan kerja.

Selama masa kerja, strategi kebijakan meliputi pengawasan perjanjian kerja, koordinasi hubungan industrial, menjaga stabilitas keamanan daerah, mendorong pembentukan asosiasi sektoral, memfasilitasi penetapan UMP sesuai kesepakatan, dan memfasilitasi penetapan UMP, UMK, dan/atau UMSK.

Setelah masa kerja berakhir, strategi kebijakan meliputi penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat, mendorong lapangan pekerjaan baru melalui pemberdayaan usaha kecil, menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan, dan memfasilitasi kemudahan akses permodalan.

Peraturan ini juga mengatur perencanaan tenaga kerja, pelatihan dan pemagangan, penempatan tenaga kerja, hubungan kerja, hubungan industrial, perlindungan dan kesejahteraan pekerja, pengupahan, penggunaan tenaga kerja asing, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, dan wajib lapor ketenagakerjaan.

","transitional_provisions","1. Semua perizinan, pengesahan, pendaftaran dan pencatatan Perusahaan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 81 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), Pasal 90 ayat (1), Pasal 94 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 76 ayat (5), Pasal 81 ayat (5), Pasal 83 ayat (1), Pasal 89 ayat (2), Pasal 91 ayat (1), dan Pasal 108 ayat (2) dan ayat (3), diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 25 ayat (2), Pasal 61 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 83 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 96 ayat (1), Pasal 98 ayat (3), Pasal 101 ayat (2), Pasal 104 ayat (1), Pasal 109 ayat (1), dan Pasal 110 dikenakan sanksi administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST SULAWESI
REGIONAL REGULATION OF WEST SULAWESI PROVINCE
NUMBER 6 OF 2021
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF LABOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST SULAWESI,

Considering:

that in order to increase economic growth, improve public welfare, equalize employment opportunities, expand employment, improve the competence of job seekers and synergize industrial relations and labor supervision, the role of the Regional Government of West Sulawesi Province is needed in supporting the realization of the implementation of labor in a comprehensive, planned manner and in accordance with national policies in the field of labor;
that based on the provisions of Article 17 paragraph (1) of Law 23 of 2014 concerning Regional Government, has the right to establish Regional policies to carry out Government Affairs which are the authority of the Region;
that based on the considerations as referred to in letters a and b,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=caa19b21-748f-4740-9e6f-2663dae3f4e7","actionData","errors"]