[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ca8ede04-2b25-492a-9ac8-3be404fbea98","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 10 Tahun 2015","number","10","year","2015","published_date","2015-07-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lamandau","place_of_enactment","Nanga Bulik","theme","Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

keuangan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2015
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib azas dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan pertanggungjawaban keuangan yang diselenggarakan secara profesional dan terbuka. Sesuai ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005\r\ntentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah. \n Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nKEWENANGAN DAN TUGAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;\r\nBAB III\r\nAZAS UMUM DAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH;\r\nBAB IV\r\nPENYUSUNAN RANCANGAN APBD;\r\nBAB V\r\nPENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH;\r\nBAB VI\r\nPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH;\r\nBAB VII\r\nPERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH;\r\n\r\nBAB X\r\nPENGELOLAAN KAS;\r\nBAB XI\r\nPENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH;\r\nBAB XII\r\nAKUNTANSI KEUANGAN DAERAH;\r\nBAB XIII\r\nPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH;\r\nBAB XIV\r\nPEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;\r\nBAB XVI\r\nPENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH;\r\nBAB XVII\r\nPENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;\r\nBAB XVIII\r\nKETENTUAN PERALIHAN;\r\nBAB XIX\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah\r\nNomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan\r\nDaerah (Lembaran daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011, Nomor\r\n61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 53)\r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. \n 144 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan profesional, mendukung good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang berada pada Bupati, yang dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, Kepala SKPKD selaku PPKD, dan Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang. Setiap pejabat memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik dalam pengelolaan APBD, termasuk penyusunan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.

Ruang lingkup kegiatan yang diatur meliputi seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan daerah. APBD disusun berdasarkan RKPD dan memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penganggaran dilakukan secara terpadu dan berdasarkan kinerja.

Hak dan kewajiban subjek hukum mencakup kewajiban SKPD untuk memungut pendapatan daerah, serta larangan penggunaan langsung penerimaan untuk pengeluaran kecuali ditentukan lain. Pengeluaran belanja daerah harus sesuai dengan APBD dan prinsip efisiensi. Peraturan ini juga mengatur pengelolaan kas daerah, penatausahaan keuangan, akuntansi keuangan daerah, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LAMANDAU
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF LAMANDAU REGENCY
NUMBER 10 OF 2015
CONCERNING
BASIC PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LAMANDAU,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to organize orderly regional finance management in order to support the realization of good governance in the implementation of government, professional and transparent financial accountability is needed;
that according to the provisions of Article 151 paragraph (1) of Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Finance Management and Article 330 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Finance Management as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of Home Affairs Number 21 of 2011 concerning Guidelines for Regional Finance

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ca8ede04-2b25-492a-9ac8-3be404fbea98","actionData","errors"]