[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ca8202b7-33a4-4ab3-895b-e9bac7db5741","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Regulasi Badan Siber dan Sandi Negara","short_title","Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2018","number","7","year","2018","published_date","2018-08-06","effective_date","2018-10-10","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","185ee6a1-6af8-4b16-ad62-d967b45253ec","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara","short_name","Peraturan BSSN","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Badan Siber dan Sandi Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Regulasi Badan Siber dan Sandi Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara NO. 7, BN.2018/No.1260, peraturan.go.id : 17 hlm.
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara TENTANG Pembentukan Regulasi Badan Siber dan Sandi Negara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lembaga Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1946).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara ini mengatur tentang pembentukan regulasi di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Latar belakang pembentukan regulasi ini adalah untuk mewujudkan instrumen kebijakan yang terencana dan sistematis sebagai landasan lembaga pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian.

\n\n

Perencanaan regulasi di BSSN dilakukan melalui Program Regulasi BSSN (Progsi BSSN) yang bertujuan untuk menciptakan regulasi yang terencana, terarah, terpadu, dan sistematis. Progsi BSSN meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan BSSN, Pedoman Kepala BSSN, dan Pedoman kepala unit kerja. Penyusunan Progsi BSSN dilaksanakan oleh Panitia Kerja Tetap Progsi BSSN (Panjatap Progsi BSSN) yang bertugas menyusun Progsi BSSN, melakukan koordinasi dan pembahasan atas usulan rancangan Regulasi, serta memonitor dan mengevaluasi realisasi rancangan Regulasi yang terdaftar dalam Progsi BSSN.

\n\n

Proses penyusunan regulasi meliputi pembentukan tim penyusun internal, permintaan masukan dari unit kerja terkait, dan permintaan tanggapan hukum. Rancangan regulasi yang telah disusun kemudian ditetapkan oleh Kepala BSSN atau kepala unit kerja sesuai dengan jenis regulasinya. Peraturan BSSN yang telah ditetapkan disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang autentifikasi, dokumentasi, dan penyebarluasan regulasi. Autentifikasi dilakukan oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat untuk Peraturan BSSN dan Pedoman Kepala BSSN, serta oleh kepala bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum untuk Pedoman kepala unit kerja. Dokumentasi naskah asli regulasi dilaksanakan oleh bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum. Penyebarluasan regulasi dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau forum tatap muka atau dialog langsung.

","transitional_provisions","1. Pengusulan penyusunan rancangan Regulasi tahun 2019 dan tahun 2020 disampaikan pada tahun 2018.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lembaga Sandi Negara","link","","revoked_by",[100],{"_94":101,"_96":102,"_36":103},"Peraturan BSSN No. 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Internal di Badan Siber dan Sandi Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/174272/peraturan-bssn-no-1-tahun-2021","60c7d532-542e-41b9-b161-6ea5760e8bfe","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.1260, 2018 NATIONAL CYBER AND CRYPTO AGENCY.
Regulation Formation.

REGULATION OF NATIONAL CYBER AND CRYPTO AGENCY
NUMBER 7 OF 2018
ABOUT
FORMATION OF REGULATION OF NATIONAL CYBER AND CRYPTO AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF NATIONAL CYBER AND CRYPTO AGENCY,

Considering:

that regulations are one of the policy instruments as the basis for government institutions in carrying out government duties;
that in order to realize the formation of regulations within the National Cyber and Crypto Agency that are planned and systematic, it is necessary to have an arrangement regarding the preparation of regulations;
that the Regulation of the Head of the National Crypto Agency Number 16 of 2015 concerning the Preparation of Laws and Regulations at the National Crypto Agency is no longer relevant and needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a, letter

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ca8202b7-33a4-4ab3-895b-e9bac7db5741","actionData","errors"]