[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ca78fd68-abfa-4973-a257-b523662b34cb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN JALAN DAN PENGATURAN LALU LINTAS","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-01-17","effective_date","2020-01-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ponorogo","place_of_enactment","Ponorogo","theme","PENYELENGGARAAN JALAN DAN PENGATURAN LALU LINTAS","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lalu lintas
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, bd tahun 2020 nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN DAN PENGATURAN LALU LINTAS
ABSTRAK:	\n \n bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pengaturan penyelenggaraan jalan dan pengaturan lalu lintas perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan rencana umum jaringan jalan sebagai satu kesatuan sistem jaringan yang didasarkan pada prinsip kemanfaatan,\r\nkeamanan dan keselamatan masyarakat; bahwa dalam rangka menciptakan kelancaran, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat pemakai jalan sebagai unsur penunjang pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Ponorogo, maka perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan jalan dan pengaturan lalu lintas dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut\r\npada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan dan Pengaturan Lalu Lintas; \n Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2018 Nomor 908); Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor\r\n120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834); \n KETENTUAN UMUM; ASAS DAN TUJUAN; KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH; LEGER JALAN; PENETEPAN STATUS JALAN; PENYELENGGARAAN JALAN; KELAS JALAN, BAGIAN-BAGIAN JALAN DAN PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN; PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN; PENGAWASAN JALAN; JALAN KHUSUS; PENGATURAN LALU LINTAS; PENGATURAN ANGKUTAN JALAN; PENGAWASAN DAN PENERTIBAN LALU LINTAS; AKSESIBILITAS; SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS DAERAH; PERAN SERTA MASYARAKAT; KETENTUAN PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2020. \n TIDAK ADA \n Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama\r\n6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n 32 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan jalan dan pengaturan lalu lintas di Kabupaten Ponorogo. Latar belakangnya adalah pentingnya jalan sebagai prasarana transportasi yang mendukung ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Tujuannya adalah mewujudkan ketertiban hukum, pelayanan jalan dan lalu lintas yang andal, sistem jaringan jalan yang terpadu, serta peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan dan lalu lintas.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa, termasuk penetapan kelas jalan dan pengaturan lalu lintas. Leger jalan digunakan untuk penyusunan rencana pembangunan jalan dan pendataan perkembangan ruas jalan. Penetapan status jalan dilakukan oleh Bupati secara berkala.

Penyelenggaraan jalan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Pengaturan mencakup perumusan kebijakan perencanaan jalan berdasarkan prinsip kemanfaatan, keamanan, dan akuntabilitas. Pembinaan meliputi penyusunan norma, standar, dan pengembangan SDM. Pembangunan jalan meliputi pemrograman, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

Kelas jalan dikelompokkan berdasarkan fungsi dan daya dukung. Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Pemanfaatan bagian-bagian jalan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pengoperasian jalan harus memenuhi persyaratan laik fungsi, dan pemeliharaan jalan menjadi prioritas utama. Pengawasan jalan dilakukan oleh Bupati melalui OPD terkait.

Jalan khusus dapat diserahkan kepada pemerintah daerah untuk menjadi jalan umum. Manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan, dan pengawasan. Setiap jalan umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan parkir kendaraan di jalan. Angkutan orang dan barang dilaksanakan dengan kendaraan bermotor dalam sistem pelayanan yang terpadu.

Kegiatan pengawasan lalu lintas meliputi pemantauan, penilaian, dan tindakan korektif. Kegiatan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan meliputi penertiban perizinan dan penyelenggaraan angkutan orang, lalu lintas angkutan barang, dan kegiatan parkir di tepi jalan. Pemerintah Daerah menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Sistem informasi manajemen dan rekayasa lalu lintas daerah diselenggarakan untuk keperluan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan.

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan dan pengaturan lalu lintas.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 19 (mengemudikan kendaraan tidak sesuai kelas jalan) dapat dipidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda Rp.50.000.000,00.\n2. Penggunaan jalan di luar fungsi atau menyelenggarakan kegiatan tanpa izin (Pasal 23) dapat dipidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda Rp50.000.000,00.\n3. Pemanfaatan ruang manfaat jalan yang mengganggu fungsi jalan (Pasal 24, 25) dapat dipidana kurungan maksimal 6 bulan dan/atau denda Rp50.000.000,00.\n4. Kelalaian yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan (Pasal 24, 25) dapat dipidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda Rp50.000.000,00.\n5. Jika pelanggaran dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan pada badan usaha dengan denda ditambah sepertiga.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF PONOROGO
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PONOROGO REGENCY
NUMBER 1 OF 2020
ABOUT
ROAD MANAGEMENT AND TRAFFIC REGULATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PONOROGO,

\n\n \n \n

Considering:

that roads as one of the transportation infrastructure that has an important role, especially in supporting the economic, social and cultural fields as well as the environment as part of efforts to promote public welfare as intended in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the regulation of road management and traffic regulation needs to be organized by integrating the general plan of the road network as a unified network system based on the principles of benefit, safety and security of the community;
that in order to create smoothness, security and comfort for road users as a supporting element of development and economic growth in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ca78fd68-abfa-4973-a257-b523662b34cb","actionData","errors"]