[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ca7858fb-b00c-4dfb-89d6-d14ee8340460","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang STANDAR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020","number","5","year","2020","published_date","2020-07-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bali","place_of_enactment","Bali","theme","STANDAR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TENTANG-STANDAR-PENYELENGGARAAN-KEPARIWISATAAN-BUDAYA-BALI
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2020/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan Budaya Bali perlu\r\nditata secara komprehensif sesuai dengan visi\r\npembangunan daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali \r\nmelalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju\r\nBali Era Baru;\r\nb. bahwa untuk meningkatkan kualitas, keberlanjutan, dan\r\ndaya saing kepariwisataan Budaya Bali diperlukan\r\nstandar penyelenggaraan kepariwisataan Bali yang\r\nberdasarkan Tri Hita Karana yang bersumber dari \r\nnilai-nilai budaya dan kearifan lokal Sad Kerthi;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan\r\nBudaya Bali;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945\r\nUndang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 \r\nUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 \r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\neraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012\r\nPeraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2015\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\nPeraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018\r\nPeraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2019\r\nPeraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015\r\nPeraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019\r\n \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II DESTINASI PARIWISATA\r\nBAB III NDUSTRI PARIWISATA\r\nPasal 40 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\r\n\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020. \n 34 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2007 tentang Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);\n2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);\n3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);\n4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);\n5. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 41 Tahun 2010 tentang Standarisasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 41).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali bertujuan untuk menata kepariwisataan budaya Bali secara komprehensif sesuai dengan visi pembangunan daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Standar ini didasarkan pada filosofi Tri Hita Karana dan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi untuk meningkatkan kualitas, keberlanjutan, dan daya saing kepariwisataan Bali.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Destinasi Pariwisata: Standar pengelolaan daya tarik wisata (DTW), desa wisata, aksesibilitas, serta sarana dan prasarana umum. Pengelola DTW wajib memenuhi standar yang mengutamakan sumber daya lokal, menyediakan informasi multibahasa, fasilitas pertolongan pertama, dan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Terdapat larangan merusak DTW dan memanfaatkan tempat suci semata-mata sebagai DTW.\n2. Industri Pariwisata: Standar usaha pariwisata yang meliputi DTW, kawasan pariwisata, jasa transportasi, akomodasi, dan lainnya. Usaha pariwisata wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, dan kesehatan, serta memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Unsur utama standar kualitas industri pariwisata meliputi struktur industri, daya saing produk, kemitraan usaha, kredibilitas bisnis, dan tanggung jawab terhadap lingkungan.\n3. Pemasaran Pariwisata: Standar pemasaran yang meliputi produk pariwisata, SDM, target pasar, metode pemasaran, dan kemitraan. Produk yang dipasarkan wajib memiliki izin usaha dan sertifikat. SDM yang memasarkan harus memiliki integritas, etika, dan pemahaman tentang budaya Bali.\n4. Kelembagaan Pariwisataan: Penguatan organisasi kepariwisataan, pembangunan SDM, regulasi, serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan. Organisasi kepariwisataan meliputi pemerintah provinsi, BUMD, Baga Utsaha Padruwen Desa Adat, koperasi, swasta, dan masyarakat. Pembangunan SDM Pariwisata diwujudkan melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan pemenuhan hak-hak normatif.","transitional_provisions","1. KTPP yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.\n2. KTPP yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diproses berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (2)-(5), Pasal 15 ayat (2) dan (4), dan Pasal 21 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara/tetap kegiatan usaha, pencabutan sementara/tetap izin, dan/atau denda administratif.\n3. Pelanggaran Pasal 6, 7, 8 ayat (2), 9, 11 ayat (5), 12 ayat (6), 13 ayat (5)-(6), 15 ayat (1), (3), (5), 18 ayat (2), 22 ayat (2)-(3), 24, 27 ayat (1)-(2), dan 29 ayat (1) dipidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

REGIONAL REGULATION OF BALI PROVINCE
NUMBER 5 OF 2020
CONCERNING
STANDARDS FOR THE IMPLEMENTATION OF BALI CULTURAL TOURISM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF BALI,

Considering:

that the implementation of Bali Cultural tourism needs to be structured comprehensively in accordance with the regional development vision of Nangun Sat Kerthi Loka Bali through the Planned Universal Development Pattern towards the New Era of Bali;
that to improve the quality, sustainability, and competitiveness of Bali Cultural tourism, it is necessary to have standards for the implementation of Bali tourism based on Tri Hita Karana sourced from cultural values and local wisdom of Sad Kerthi;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Standards for the Implementation of Bali Cultural Tourism;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ca7858fb-b00c-4dfb-89d6-d14ee8340460","actionData","errors"]