[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ca68fe72-4e29-4f8b-ae8e-af3a66ea61f8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2009 tentang Izin Pengeboran Air Tanah, Pemakaian / Pengusahaan Air Tanah, Dan/Atau Air Permukaan Tanah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2009","number","11","year","2009","published_date","2009-09-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Demak","place_of_enactment","Demak","theme","Izin Pengeboran Air Tanah, Pemakaian / Pengusahaan Air Tanah, Dan/Atau Air Permukaan Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

AIR TANAH - IZIN PENGEBORAN - PEMAKAIAN / PENGUSAHAAN
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2009/No. 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Pengeboran Air Tanah, Pemakaian / Pengusahaan Air Tanah, Dan/Atau Air Permukaan Tanah
ABSTRAK:	\n \n bahwa pemanfaatan Air Tanah dan air permukaan tanah yang \r\nterus mengalami peningkatan, perlu adanya pengawasan dan \r\npengendalian yang lebih intensif agar tidak mengakibatkan \r\ndampak negatif terhadap keberadaan Air Tanah dan air \r\npermukaan : bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang \r\nlzin Pengeboran Air Tanah, Pengambilan / Pengusahaan Air \r\nTanah Dan/Atau Air Permukaan Tanah: \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang 11 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undan-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang\r\n-Undang Nomor 33 Tar.un 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemeriritah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nornor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nornor 6 Tahun 2002; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2002; Peraturan Daerah Provinsi Jawa·Tengah Nomor 20 Ti>hun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Dernak Nomor ·4 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Oemak Nomor 31 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Oemak Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, obyek dan sljbyek !zin pengeboran air tanah, pemakaian / pengusahaan air tanah dan/atau APT, tata cara dan persyaratan memperoleh izin, jangka waktu berlakunya izin, kewajiban dan larangan, pencabutan izin, nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran retribusi, sanksi administrasi, tata cara penagihan, pelaksana dan pengawasan, pelanggaran, ketentuan pidana, penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2009. \n 19 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin pengeboran air tanah, pemakaian/pengusahaan air tanah, dan/atau air permukaan tanah di Kabupaten Demak. Latar belakangnya adalah perlunya pengawasan dan pengendalian yang lebih intensif terhadap pemanfaatan air tanah dan air permukaan yang terus meningkat untuk mencegah dampak negatif terhadap keberadaan sumber daya air tersebut.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk:

Pendayagunaan air tanah dan/atau air permukaan tanah secara bijaksana sesuai dengan rencana peruntukannya.
Pengendalian pengambilan air tanah dan/atau air permukaan tanah sesuai dengan potensi ketersediaannya.

Obyek izin meliputi kegiatan pengeboran air tanah, pemanfaatan air dari sumur bor untuk kegiatan usaha, sumur gali dengan pemanfaatan lebih dari 100 m³/bulan, sumur pantek berdiameter lebih dari 5 cm, air dari sumber mata air selain untuk fungsi sosial dan irigasi, serta air sungai selain untuk fungsi sosial dan irigasi. Subyek izin adalah orang pribadi atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan tersebut untuk kegiatan usaha dan/atau bahan baku.

Untuk memperoleh izin, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan. Bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan setelah menerima pertimbangan dari instansi terkait. Pemegang izin diwajibkan untuk melaksanakan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan, melaporkan jumlah pengambilan air setiap bulan, dan menghentikan kegiatan jika ditemukan kelainan yang membahayakan lingkungan. Pemegang izin juga dilarang memindahtangankan izin atau merubah pemanfaatan air tidak sesuai peruntukannya.

","transitional_provisions","1. Izin yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, sedangkan hak, kewajiban dan tanggungjawabnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10, dan/atau melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF DEMAK REGENCY
REGIONAL REGULATION OF DEMAK REGENCY
NUMBER 11 OF 2009
CONCERNING
PERMIT FOR GROUNDWATER DRILLING, USE / EXPLOITATION
OF GROUNDWATER, AND/OR SURFACE WATER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF DEMAK,

Considering:

that the utilization of Groundwater and surface water which continues to increase, requires more intensive supervision and control so as not to cause negative impacts on the existence of Groundwater and surface water;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Permits for Groundwater Drilling, Extraction / Exploitation of Groundwater And/Or Surface Water;

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java;
Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1960 Number 104

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ca68fe72-4e29-4f8b-ae8e-af3a66ea61f8","actionData","errors"]