[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ca5be37a-0404-4992-87aa-5caacdb45ecf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2020 tentang PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2020","number","7","year","2020","published_date","2020-07-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Probolinggo","place_of_enactment","Probolinggo","theme","PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengembangan usaha
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Kota Probolinggo Tahun 2020 No 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a. bahwa sektor usaha mikro adalah sektor penopang ekonomi\r\nkerakyatan;\r\nb. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23\r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah\r\nKota diberikan kewenangan untuk melakukan Pemberdayaan\r\ndan Pengembangan usaha mikro;\r\nc. bahwa pemberdayaan usaha mikro dilakukan melalui\r\npendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan\r\nkelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku\r\nkepentingan serta pengembangan usaha mikro dengan\r\norientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;\r\nd. bahwa sumber daya Usaha Mikro perlu memiliki kemampuan\r\nyang memadai dalam bidang manajemen, permodalan,\r\nteknologi, dan kemampuan berkompetisi sehingga mampu\r\nmendorong pembangunan ekonomi kerakyatan;\r\ne. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan\r\nUsaha Mikro; \n Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah\r\nNomor 18/Per/M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah\r\nRepublik Indonesia Nomor 24/PER/M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016; \n peraturan ini mengatur mengenai Pemberdayaan dan Pengembangan\r\nUsaha Mikro; Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan tentang Pemberdayaan\r\ndan Pengembangan Usaha Mikro Kota Probolinggo yang meliputi sebagai berikut :\r\na. kriteria;\r\nb. penumbuhan iklim usaha;\r\nc. pemberdayaan;\r\nd. pengembangan usaha;\r\ne. kemitraan;\r\nf. perizinan;\r\ng. kooordinasi dan pengendalian;\r\nh. pembiayaan;\r\ni. partisipasi masyarakat;\r\nj. pembinaan dan pengawasan; dan\r\nk. sanksi administratif. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020. \n jumlah 28 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peran Usaha Mikro secara berkelanjutan, serta menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Pengembangan usaha mikro dilakukan dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.

Pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan dengan pengembangan usaha, kemitraan, perizinan, serta koordinasi dan pengendalian. Pengembangan usaha meliputi fasilitasi dan pelaksanaan pengembangan usaha di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi. Pemerintah Daerah memprioritaskan pengembangan Usaha Mikro melalui pemberian kesempatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, pencadangan usaha, kemudahan perizinan, penyediaan pembiayaan, serta fasilitasi teknologi dan informasi.

Kemitraan antara Usaha Mikro difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat, mencakup proses alih keterampilan di berbagai bidang. Usaha Mikro harus memiliki bukti legalitas usaha berupa tanda bukti pendataan. Pemerintah Daerah memberikan kemudahan perizinan dan secara aktif melakukan pendataan serta fasilitasi pemberian izin usaha. Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro dilaksanakan secara sistematis dan terpadu. Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan dapat memberikan insentif kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan.

Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam pemberdayaan Usaha Mikro. Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Mikro, dan Pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi wajib memberikan laporan secara periodik.

","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh Usaha Mikro tidak benar, dengan maksud untuk memperoleh fasilitasi dari Pemerintah Daerah dikenakan sanksi administratif.\n2. Pelaku Usaha Mikro yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 44, dikenakan sanksi administratif.\n3. Sanksi administratif dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:\na. teguran lisan;\nb. peringatan tertulis;\nc. pembatasan kegiatan usaha;\nd. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitasi pemerintah Daerah;\ne. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitasi pemerintah Daerah;\nf. denda Administratif; atau\ng. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF PROBOLINGGO
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PROBOLINGGO CITY
NUMBER 7 OF 2020
CONCERNING
EMPOWERMENT AND DEVELOPMENT OF MICRO ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PROBOLINGGO,

\n\n \n \n

Considering :

that the micro enterprise sector is a sector that supports the people's economy;
that in accordance with the provisions of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the Regional Government of the City is given the authority to carry out Empowerment and Development of micro enterprises;
that micro enterprise empowerment is carried out through data collection, partnerships, licensing facilities, institutional strengthening and coordination with stakeholders, as well as micro enterprise development with an orientation to increasing the scale of business to become small businesses;
that Micro Enterprise resources need to have

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ca5be37a-0404-4992-87aa-5caacdb45ecf","actionData","errors"]