[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ca5732be-b678-4992-a2d8-3904838b59d8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Bekasi","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2003","number","14","year","2003","published_date","2003-12-04","effective_date","2003-12-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"73d0e312-aa83-444c-a52f-e309dbb041bc","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bekasi","place_of_enactment","Bekasi","theme","Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Bekasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Bekasi - pembentukan
2003
Peraturan Daerah (Perda) NO. 14, LD 2003 (14) Seri D; 7 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Bekasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi kelembagaan, dipandang perlu dibentuk kembali Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; \n Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000; \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, Pembiayaan, Ketentuan Lain-lain, Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2003. \n 7 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Pasal 6 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2003 membentuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Bekasi untuk melaksanakan kewenangan daerah di bidang administrasi dan pembinaan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan.

Latar Belakang dan Tujuan: Pembentukan BKD ini didasarkan pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, serta evaluasi kelembagaan yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Ketentuan Substansial:

Kedudukan: BKD adalah unsur lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Tugas Pokok: Membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan daerah di bidang administrasi pegawai, pembinaan pegawai, pendidikan dan pelatihan.
Fungsi:\n
- Penyusunan program dan kegiatan BKD.
- Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran.
- Perumusan kebijakan pelaksanaan sesuai lingkup tugasnya.
- Penyiapan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian.
- Perencanaan dan administrasi kepegawaian daerah.
- Penyiapan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan karir pegawai.
- Penyiapan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Pelayanan administrasi kepegawaian.
- Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil.
- Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
- Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.
- Perencanaan, Pengolahan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.
- Penyampaian laporan informasi kepegawaian kepada Walikota dan Badan Kepegawaian Negara.
- Penganalisaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Daerah.
- Penyusunan laporan bulanan, triwulan, tahunan dan atau setiap saat penyelenggaraan program dan kegiatan Badan, termasuk LAKIP.
\n
Susunan Organisasi: Terdiri dari Kepala Badan, Bagian Tata Usaha, Bidang Administrasi Pegawai, Bidang Pembinaan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, UPT Penelitian dan Pengembangan, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Pembiayaan: Berasal dari APBD dan sumber-sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BEKASI CITY

REGIONAL REGULATION OF BEKASI CITY
NUMBER 14 OF 2003
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF REGIONAL CIVIL SERVICE AGENCY
OF BEKASI CITY GOVERNMENT

SERIES: D

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BEKASI

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 60 of Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government and Government Regulation Number 8 of 2003 concerning Guidelines for Regional Apparatus Organizations and Regional Government policies in conducting institutional evaluations, it is deemed necessary to re-establish the Regional Civil Service Agency of the Bekasi City Government which is stipulated by Regional Regulation.

In View of:

Law Number 8 of 1974 concerning Principles of Civil Service (State Gazette of 1974 Number 55, Supplement to State Gazette Number 3041) as amended by Law Number 43 of 1999

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ca5732be-b678-4992-a2d8-3904838b59d8","actionData","errors"]