[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ca49c220-e526-4c66-b732-4e6debe2b71c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2013 tentang PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2013","number","6","year","2013","published_date","2013-10-28","effective_date","2013-11-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tana Toraja","place_of_enactment","Makale","theme","PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN-PERTAMBANGAN-MINERAL-DAN-BATUBARA
2013
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 6
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa mineral dan batubara adalah kekayaan alam yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;\r\nb. bahwa pengelolaan pertambangan mineral dan batubara perlu dilakukan secara tertib, berdaya guna dan berhasil guna serta berwawasan lingkungan agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat;\r\nc. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf b, diperlukan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam rangka mengatur pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan mineral dan batubara agar lebih terarah, terpadu dan menyeluruh serta berkelanjutan dalam suatu peraturan daerah sebagai penjabaran lebih lanjut dari paraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu, menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;\r\n3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;\r\n4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;\r\n5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;\r\n6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;\r\n7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II ASAS DAN TUJUAN\r\nBAB III PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA\r\nBAB IV KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN\r\nBAB V WILAYAH PERTAMBANGAN\r\nBAB VI USAHA PERTAMBANGAN\r\nBAB VII IZIN USAHA PERTAMBANGAN\r\nBAB VIII IUP EKSPLORASI DAN IUP OPERASI PRODUKSI\r\nBAB IX PERIZINAN PERTAMBANGAN RAKYAT\r\nBAB X PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN\r\nBAB XI HAK DAN KEWAJIBAN\r\nBAB XII PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IUP\r\nBAB XIII BERAKHIRNYA IUP DAN IPR\r\nBAB XIV USAHA JASA PERTAMBANGAN\r\nBAB XV PENDAPATAN DAERAH\r\nBAB XVI REKLAMASI DAN PASCATAMBANG\r\nBAB XVII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT\r\nBAB XVIII PENYIDIKAN\r\nBAB XIX KETENTUAN PIDANA\r\nBAB XX KETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB XXI KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2013. \n 46 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Tana Toraja secara tertib, berdaya guna, dan berwawasan lingkungan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin efektivitas pengendalian kegiatan usaha pertambangan, memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat lokal dan daerah, serta menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha pertambangan.

Dalam ketentuan substansialnya, peraturan ini menetapkan bahwa penguasaan mineral dan batubara diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Usaha pertambangan dikelompokkan menjadi pertambangan mineral (radioaktif, logam, bukan logam, dan batuan) serta pertambangan batubara. Pelaksanaan usaha pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Peraturan ini juga mengatur tata cara pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) melalui mekanisme lelang untuk mineral logam dan batubara, serta permohonan wilayah untuk mineral bukan logam dan batuan.

Pemegang IUP dan IPR memiliki kewajiban untuk menyusun rencana reklamasi dan pascatambang, menyediakan jaminan reklamasi dan pascatambang, serta menerapkan standar lingkungan hidup. Selain itu, pemegang IUP diwajibkan untuk meningkatkan nilai tambah mineral dan batubara melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, serta wajib melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi tambang sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

","transitional_provisions","1. Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai jangka waktu berakhir, namun wajib disesuaikan menjadi IUP atau IPR paling lambat 3 (tiga) bulan sejak peraturan ini berlaku.\n2. Pemegang izin lama wajib menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kuasa pertambangan kepada Bupati.\n3. Wilayah surat izin pertambangan daerah dan wilayah kuasa pertambangan yang telah diberikan sebelum peraturan ini berlaku harus ditetapkan menjadi WIUP dalam WUP paling lambat 3 (tiga) bulan sejak peraturan ini berlaku.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan administratif (seperti kewajiban pelaporan, reklamasi, dan perizinan) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan IUP/IPR.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 51, 52, dan 53 (terkait standar lingkungan dan sumber daya air) dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.\n3. Pelanggaran yang berimplikasi pada tindak pidana umum diancam sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TANA TORAJA
REGIONAL REGULATION OF TANA TORAJA REGENCY
NUMBER 6 OF 2013
CONCERNING
MINERAL AND COAL MINING MANAGEMENT

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

REGENT OF TANA TORAJA

Considering :

that minerals and coal are non-renewable natural resources as a gift from the One Almighty God which have an important role in fulfilling the needs of many people, therefore their management must be controlled by the State to provide real added value for the national economy in an effort to achieve the prosperity and welfare

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ca49c220-e526-4c66-b732-4e6debe2b71c","actionData","errors"]