[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ca44eece-5082-47be-ae59-34926aab0a01","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2022","number","3","year","2022","published_date","2022-08-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sinjai","place_of_enactment","Sinjai","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERTANGGUNGJAWABAN-PELAKSANAAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-KABUPATEN-SINJAI-TAHUN-ANGGARAN-2021
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Kab. Sinjai 2022 No. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Ayat (1) huruf d dan Pasal 150 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas dan menyetujui Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021; \n Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 17 tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 30 Tahun 2014 sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005;PP Nomor 3 Tahun 2007; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 16 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2011; Permendagri Nomor 52 Tahun 2012; Permendagri Nomor 62 tahun 2017; Permendagri Nomor 64 Tahun 2020; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;Kep. Gub Sulawesi Selatan Nomor 1711 /VII/ tahun 2021; Perda Nomor 3 Tahun 2013;Perda Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 25 Tahun 2019; Perda Nomor 12 tahun 2017; Perda Nomor 2 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2019;Perda Nomor 4 Tahun 2020; Perda Nomor 8 Tahun 2021; Perda Nomor 3 Tahun 2020. \n Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:\r\na. laporan realisasi anggaran;\r\nb. neraca;\r\nc. laporan operasional;\r\nd. laporan perubahan saldo anggaran lebih;\r\ne. laporan arus kas;\r\nf. laporan perubahan ekuitas; dan\r\ng. catatan atas laporan keuangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2022. \n Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. \n 13 Pasal (10 hlm.) dan VIII Lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021. Laporan keuangan yang menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Ayat (1) huruf d dan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan Kepala Daerah bersama DPRD untuk membahas dan menyetujui Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp. 1.197.525.397.488,60 dan belanja daerah sebesar Rp. 1.208.396.096.075,37, sehingga terdapat defisit sebesar Rp. (10.870.698.586,77). Pembiayaan daerah mencakup penerimaan sebesar Rp. 112.315.359.697,93 dan pengeluaran sebesar Rp. 26.186.109.081,00, menghasilkan surplus sebesar Rp. 86.129.250.616,93.

Neraca per 31 Desember 2021 mencatat jumlah aset sebesar Rp. 2.381.874.408.510,89, jumlah kewajiban sebesar Rp. 140.537.775.846,46, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp. 2.241.336.632.664,43.

Laporan operasional menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp. 1.277.369.587.282,55 dan beban daerah sebesar Rp. 1.113.238.772.877,29, menghasilkan surplus dari operasi sebesar Rp. 164.130.814.405,26.

Laporan perubahan saldo anggaran lebih mencatat saldo anggaran lebih awal sebesar Rp. 87.878.065.810,93 dan saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp. 75.258.552.030,16.

Laporan arus kas mencatat saldo kas awal sebesar Rp. 87.878.581.810,93 dan saldo kas akhir sebesar Rp. 75.271.278.937,16.

Laporan perubahan ekuitas mencatat ekuitas awal sebesar Rp. 2.103.637.553.995,54 dan ekuitas akhir sebesar Rp. 2.241.336.632.664,43.

Catatan atas laporan keuangan memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Lampiran Peraturan Daerah ini mencakup berbagai laporan dan daftar rinci terkait realisasi anggaran, neraca, operasional, perubahan saldo anggaran lebih, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF SINJAI
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF SINJAI REGENCY
NUMBER 3 OF 2022
on
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OFSINJAI REGENCY FISCAL YEAR 2021

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SINJAI,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to implement the provisions of Article 65 Paragraph (1) letter d and Article 150 of Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 11 of 2020 on Job Creation, the Regional Head together with the Regional House of Representatives discuss and approve Regional Regulations on Accountability for the Implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget of Sinjai

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ca44eece-5082-47be-ae59-34926aab0a01","actionData","errors"]