[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ca435f5d-ba5f-4e77-99c3-4345d63e7b41","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 7 Tahun 2016","number","7","year","2016","published_date","2016-02-19","effective_date","2016-02-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tulungagung","place_of_enactment","Tulungagung","theme","Retribusi Jasa Usaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 3 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Usaha\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka peningftatan pendapatan asli daerah maka\r\nperlu dilakukan optimalisasi retribusi jasa usaha ddam bentuk\r\npenetapan objek retribusi baru dan penyesuaian besaran tarif\r\nretribusi;\r\nb. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,\r\npenetapan retribusi harus dituangkan dalam Peraturan Daerah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf\r\na dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nRetribusi Jasa Usaha; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesiaTahun 1945;\r\n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 \n peraturan ini mengatur mengenai Retribusi Jasa Usaha; memuat antara lain:: ketentuan umum; jenis dan golongan retribusi; nama, objek, dan subjek retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif; struktur dan besaran tarif; tata cara penghitungan retribusi \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2016. \n jumlah 24 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Tulungagung. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi retribusi jasa usaha dengan menetapkan objek retribusi baru dan menyesuaikan tarif retribusi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Peraturan ini mengatur dua jenis retribusi jasa usaha, yaitu Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, serta Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa. Objek retribusi untuk tempat rekreasi dan olahraga meliputi berbagai pantai, pesanggrahan, stadion, dan lapangan olahraga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi untuk tempat penginapan meliputi tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, olahraga, atau penginapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi, jenis, dan jangka waktu pemanfaatan. Tarif retribusi ditetapkan dengan prinsip memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan harga pasar.

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Tulungagung dan disetorkan ke Kas Daerah. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi berdasarkan permohonan wajib retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang tidak atau kurang bayar.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TULUNGAGUNG
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF TULUNGAGUNG REGENCY
NUMBER 7 OF 2016
ON
LOCAL SERVICE CHARGE FOR BUSINESS SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TULUNGAGUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to increase local revenue, it is necessary to optimize the local service charge for business services in the form of establishing new local service charge objects and adjusting the amount of local service charge rates;
that based on Law Number 28 of 2009, the determination of local service charges must be stipulated in a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Local Service Charge for Business Services;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ca435f5d-ba5f-4e77-99c3-4345d63e7b41","actionData","errors"]