[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ca3c12b7-fb2b-4d70-8b88-30ad5fb9469c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2019 tentang RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2019","number","1","year","2019","published_date","2019-01-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Asahan","place_of_enactment","Kisaran","theme","RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
ABSTRAK:	\n \n Sesuai ketentuan Lampiran DD Undang-\r\nUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka\r\npelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan\r\npengawasan merupakan kewenangan Pemerintah\r\nDaerah kabupaten/kota; dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l\r\ndan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28\r\nTahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah\r\nmaka Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi\r\natas Pelayanan Tera dan Tera Ulang yang ditetapkan\r\ndengan Peraturan Daerah \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;\r\nUndang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956;\r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 1981;\r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999;\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2012;\r\nPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/MDAG/ PER/11 /2016;\r\nPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/MDAG/ PER/5/2017;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016. \n Peraturan ini mengatur tentang : Nama, objek dan subjek retribusi; Golongan retribusi; Cara mengukur tingat penggunaan jasa; Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, dan angsuran penundaan pembayaran; Penghapusan piutang yang kadaluwarsa; Masa retribusi; Pemanfaatan; Keberatan; Pengembalian kelebihan pembayaran; Pembukuan dan pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Pelaksanaan Tera/Tera Ulang; Larangan; Pengawasan; sanksi; Ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2019. \n 35 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2019 mengatur tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Latar belakangnya adalah untuk melindungi kepentingan umum, menjamin kebenaran pengukuran, dan menciptakan ketertiban hukum terkait alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP). Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan berwenang melaksanakan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n- **Nama Retribusi:** Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.\n- **Objek Retribusi:** Pelayanan pengujian alat UTTP, penjustiran, pembubuhan tanda tera, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.\n- **Subjek Retribusi:** Wajib Retribusi (orang pribadi atau badan yang memiliki/bertanggung jawab atas alat UTTP).\n- **Golongan Retribusi:** Retribusi Jasa Umum.\n- **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa:** Dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.\n- **Prinsip Penetapan Tarif:** Memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian.\n- **Wilayah Pemungutan:** Seluruh wilayah Kabupaten Asahan.\n- **Penentuan Pembayaran:** Dilakukan secara tunai dan disetor ke Kas Daerah.\n- **Penagihan:** Dilakukan dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah setelah adanya surat teguran.\n- **Masa Retribusi:** Jangka waktu dari UTTP ditera/tera ulang sampai wajib ditera ulang kembali.\n- **Pemanfaatan:** Diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari retribusi yang terutang.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 30, 31, dan 32 diancam pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.\n3. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF ASAHAN
THE PROVINCE OF NORTH SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF ASAHAN REGENCY
NUMBER 1 OF 2019
ON
LEVY FOR METROLOGY/RE-METROLOGY SERVICES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF ASAHAN,

Considering / Whereas:

that to protect the public interest, guarantee accuracy in measurement and create order and legal certainty, Verification and Re-Verification of measuring instruments, scales, weights and their equipment needs to be carried out;
that according to the provisions of Attachment DD of Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended several times lastly by Law Number 9 of 2015, the implementation of legal metrology in the form of verification, re-verification and supervision is the authority of the Regency/City Regional Government;
that based on the provisions of Article 110 paragraph (1) letter 1 and Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Levies, the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ca3c12b7-fb2b-4d70-8b88-30ad5fb9469c","actionData","errors"]