[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ca32aaa4-a7a8-47bd-a8ab-495151b11928","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2011","number","14","year","2011","published_date","2011-07-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL - PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN - RETRIBUSI
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2011/No. 14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran penduduk\r\ndan pencatatan sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan\r\ndan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah,\r\nterkoordinasi dan berkesinambungan; bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2009\r\ntentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan\r\nPencatatan Sipil, dipandang sudah tidak sesuai lagi, sehingga\r\nperlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah\r\ntentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan\r\nPencatatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu\r\nTanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; \n Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 ; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009;Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 ; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang hak dan kewajiban penduduk, pendaftaran penduduk, KK, KTP, Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI dalam Wilayah Indonesia, Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam Wilayah Indonesia, Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri, Pendaftaran Penduduk WNI dari Luar Negeri, Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri, Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal di Perbatasan yang mengubah Status menjadi Tinggal Tetap, Pendaftaran Perpindahan Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri, Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Prosedur dan Tata Cara Pencatatan, Retribusi, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, Sanksu Administrasi, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan Retribusi, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa, Insentif Pemungutan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2011. \n Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2009 dicabut. \n 29 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 5)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2011 mengatur tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta catatan sipil. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara terpadu dan berkesinambungan, menggantikan Peraturan Daerah sebelumnya yang dianggap tidak sesuai lagi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup hak dan kewajiban penduduk terkait dokumen kependudukan, pelayanan pendaftaran, perlindungan data pribadi, dan kepastian hukum atas dokumen. Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Peraturan ini juga mengatur pencatatan biodata penduduk, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), KTP, pendaftaran pindah datang penduduk (WNI dan orang asing), pendaftaran perpindahan penduduk ke luar negeri, pendaftaran kedatangan dari luar negeri, pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, serta pencatatan sipil (akta kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama/jenis kelamin, dan kewarganegaraan).

Selain itu, peraturan ini mengatur tentang retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, termasuk objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif, serta struktur dan besarnya tarif retribusi. Diatur pula wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, sanksi administratif, tata cara pembayaran dan penagihan retribusi, pengurangan/keringanan/pembebasan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana terkait pelanggaran administrasi kependudukan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda:\n1. Bagi WNI sebesar Rp. 25.000,- apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.\n2. Bagi orang asing sebesar Rp. 100.000,- apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.\n3. Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp. 5.000,-\n4. Orang asing yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal, dikenakan denda administratif paling banyak Rp 100.000,-\n5. Pejabat yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp 10.000.000","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2009","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PEKALONGAN
REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 14 OF 2011
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF POPULATION REGISTRATION AND CIVIL REGISTRATION
AND REGIONAL FEE FOR REPLACEMENT OF IDENTITY CARD PRINTING COSTS
AND CIVIL REGISTRATION CERTIFICATES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKALONGAN,

Considering:

that in order to regulate the administration of population registration and civil registration, it is necessary to organize the implementation and issuance of population documents in an integrated, directed, coordinated and sustainable manner;
that Regional Regulation of Pekalongan City Number 5 of 2009 concerning the Implementation of Population Registration and Civil Registration, is deemed no longer appropriate, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Implementation of Population Registration

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ca32aaa4-a7a8-47bd-a8ab-495151b11928","actionData","errors"]