[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ca321bba-e4c5-49b8-b89e-e37e8b3690fb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2009","number","7","year","2009","published_date","2009-07-29","effective_date","2009-07-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"3509adf3-7a0e-41dc-8c07-c2125f3f60c4","Usaha Milik Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Badan Usaha Milik Desa - Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan
2009
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD. 2009/No. 7 Seri E; 13 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan \r\npendapatan desa serta untuk memaksimalkan semua potensi yang \r\nada di desa, baik potensi ekonomi, sumber daya alam dan sumber \r\ndaya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan \r\nmasyarakat pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik \r\nDesa; bahwa menindaklanjuti pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 \r\nTahun 2005 tentang Desa perlu ditetapkan Peraturan Daerah \r\ntentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha \r\nMilik Desa; \n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 28 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 29 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 31 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang tujuan pembentukan, tata cara pembentukan, jenis usaha badan usaha milik desa, organisasi, kepengurusan dan pembinaan, musyawarah desa, tugas dan wewenang, \r\nbadan pengawas, permodalan, bagi hasil usaha, \r\nkerjasama dengan pihak ketiga, mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban, aturan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2009. \n 13 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2009 mengatur tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Tujuan pembentukan BUMDES adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa, mengembangkan potensi perekonomian desa, dan menciptakan lapangan kerja.

Ketentuan Substansial:

BUMDES dapat dibentuk oleh satu desa atau beberapa desa melalui kerja sama antar desa, kerja sama dengan pihak ketiga, atau koperasi. Bentuk badan hukum BUMDES adalah Perusahaan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Desa Bersama. Jika tidak memadai, badan hukum dapat berupa PT, CV, Koperasi, Bank, atau bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Jenis usaha BUMDES meliputi pelayanan ekonomi desa seperti jasa keuangan, jasa angkutan, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, industri dan kerajinan rakyat, pengelolaan pasar desa, pengelolaan sumber daya alam pedesaan, dan kegiatan perekonomian lainnya.

Organisasi BUMDES berada di luar struktur organisasi Pemerintah Desa. Komisaris BUMDES terdiri dari Kepala Desa dan dua orang yang dipilih melalui Musyawarah Desa. Kepengurusan BUMDES terdiri dari Badan Pengawas dan Direksi. Musyawarah Desa merupakan kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan pengelolaan BUMDES.

Permodalan BUMDES dapat berasal dari kekayaan desa, bantuan APBD Kota/Provinsi/APBN, sumber lain yang sah, kerja sama dengan pihak swasta, atau pinjaman dari lembaga keuangan dengan persetujuan BPD. Sisa Hasil Usaha (SHU) BUMDES diputuskan dalam musyawarah desa dan dialokasikan untuk dana pelatihan pengurus, tunjangan komisaris, direksi, dan badan pengawas.

Dalam mengelola aset, BUMDES dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga atas persetujuan Pemerintah Desa, yang dituangkan dalam Peraturan Desa dan disampaikan kepada Walikota melalui Camat.

","transitional_provisions","1. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka selambat-lambatnya 6 (enam) bulan, desa agar menerbitkan Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDES.\n2. Dengan berdirinya BUMDES maka pengelolaan dana penguatan ekonomi desa dialihkan pengelolaannya kepada BUMDES.\n3. Dengan telah ditetapkannya peraturan daerah ini maka desa-desa yang telah membentuk BUMDES untuk menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANJAR CITY
NUMBER 7 OF 2009
CONCERNING
PROCEDURES FOR ESTABLISHMENT AND MANAGEMENT OF
VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to increase community income and
village income and to maximize all potentials that
exist in the village, both economic potential, natural resources and human resources
resources that aim to improve welfare
the village government can establish Village-Owned Enterprises
Village;
that to follow up Article 81 of Government Regulation Number 72
Year 2005 concerning Villages, it is necessary to stipulate a Regional Regulation
concerning Procedures for Establishment and Management of Business Entities
Village Owned;

Remembering:

Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 2002 concerning
Establishment of Banjar City in West Java Province (State Gazette
Rep

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ca321bba-e4c5-49b8-b89e-e37e8b3690fb","actionData","errors"]