[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ca31e696-e473-4e93-aa7d-94125d56665e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana No. 6 Tahun 2011","number","6","year","2011","published_date","2011-02-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jembrana","place_of_enactment","Negara","theme","Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BEA-PEROLEHAN-HAK-ATAS-TANAH-DAN-BANGUNAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2011/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; \r\n b. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah mengamanatkan pengaturan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan peraturan\r\ndaerah; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. \n Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; \r\nUndang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; \r\nUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; \r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; \r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2006. \n 1. KETENTUAN UMUM; \r\n2. NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK; \r\n3. DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK; \r\n4. WILAYAH PEMUNGUTAN DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK; \r\n5. PENETAPAN PAJAK; \r\n6. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN; \r\n7. KEDALUWARSA; \r\n8. TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KEDALUWARSA; \r\n9. PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF; \r\n10. KETENTUAN PENYIDIKAN; \r\n11. SANKSI ADMINISTRATIF; \r\n12. KETENTUAN PIDANA; \r\n13. KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n - \n 24 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-) ","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2011 mengatur tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Latar belakangnya adalah amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyerahkan kewenangan pemungutan BPHTB kepada pemerintah kabupaten/kota.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Objek dan Subjek Pajak:** Objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, termasuk jual beli, tukar menukar, hibah, waris, dan lain-lain. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak tersebut.\n2. **Dasar Pengenaan dan Tarif:** Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5%. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,00, kecuali untuk waris atau hibah wasiat dalam hubungan keluarga sedarah satu derajat, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00.\n3. **Wilayah Pemungutan dan Saat Terutang Pajak:** BPHTB dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada. Saat terutang pajak bervariasi tergantung jenis perolehan hak, misalnya sejak tanggal akta untuk jual beli atau sejak tanggal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.\n4. **Tata Cara Pembayaran dan Penagihan:** Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Bupati dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), atau Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika terdapat kekurangan pembayaran atau sanksi administratif.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Jumlah kekurangan pajak dalam STPD ditambah sanksi administratif berupa bunga 2% per bulan (maksimal 15 bulan).\n2. Jumlah kekurangan pajak dalam SKPDKB dikenakan bunga 2% per bulan (maksimal 24 bulan).\n3. Jumlah kekurangan pajak dalam SKPDKBT dikenakan kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak.\n4. Pelanggaran Pasal 10 ayat (1) dan (2) oleh PPAT/Notaris dan kepala kantor lelang dikenakan denda Rp 7.500.000 per pelanggaran.\n5. Pelanggaran Pasal 11 ayat (1) oleh PPAT/Notaris dan kepala kantor lelang dikenakan denda Rp 250.000 per laporan.\n6. Pelanggaran Pasal 10 ayat (3) oleh kepala kantor bidang pertanahan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.\n7. Pelanggaran Pasal 12 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF JEMBRANA REGENCY
NUMBER 6 OF 2011
ABOUT
DUTY ON ACQUISITION OF RIGHTS TO LAND AND BUILDING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF JEMBRANA,

\n\n \n \n

Considering :

that the Duty on Acquisition of Rights to Land and Building is an important source of regional revenue to finance the administration of regional government and improve services to the community, so it needs to be regulated based on the principles of democracy, equality and justice, community participation, and accountability by considering the potential of the region;
that Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Fees mandates the regulation of the Duty on Acquisition of Rights to Land and Building by regional regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to establish a Regional Regulation of Jembrana Regency concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ca31e696-e473-4e93-aa7d-94125d56665e","actionData","errors"]