[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ca1608a5-cfbc-41e9-9149-84fa43eb2191","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 1991 tentang Harga Jual Eceran Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi","short_title","Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 30 Tahun 1991","number","30","year","1991","published_date","1991-07-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9b39fddb-ef27-4bb8-818e-76af78c5aa14","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Keputusan Presiden (Keppres)","short_name","Keppres","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Harga Jual Eceran Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1991
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 30, LL SETNEG : 2 HLM.
Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Harga Jual Eceran Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 1991. \n \n

","regulatory_relationship","

Status Peraturan

Peraturan ini TIDAK BERLAKU. Analisis berikut disusun sebagai kajian historis karena Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1991 dinyatakan tidak berlaku pada saat ini.

\n\n

Kapan dicabut / tidak berlaku lagi

Teks Keputusan Presiden yang diberikan tidak memuat tanggal pencabutan atau pernyataan status tidak berlaku. Dalam dokumen asli hanya tercantum tanggal penetapan (10 Juli 1991) dan tanggal mulai berlaku (11 Juli 1991).
Berdasarkan informasi pemberian tugas (dokumen ini diproses sebagai INACTIVE), peraturan tersebut telah dicabut atau digantikan oleh peraturan selanjutnya. Untuk memperoleh tanggal dan dasar pencabutan yang pasti, diperlukan penelusuran pada sumber resmi (Lembaran Negara, Berita Negara, dan/atau JDIH Kementerian/Lembaga).

\n\n

Peraturan yang digantikan atau menggantikan

Peraturan yang dicabut oleh Keputusan ini: Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1990 tentang Harga Jual Eceran Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi (secara tegas tercantum dalam teks bahwa Keppres No.20/1990 dicabut).
Peraturan pengganti terhadap Keppres No.30/1991: Dalam teks tidak disebutkan. Secara historis, kebijakan harga bahan bakar di Indonesia kemudian diatur/diubah oleh kebijakan pemerintah berikutnya (mis. Keputusan/Peraturan Presiden, Peraturan Menteri terkait energi/pertambangan, atau kebijakan subsidi/pencabutan kontrol harga). Karena status saat ini adalah TIDAK BERLAKU, berarti ada peraturan pengganti atau perubahan kebijakan yang membuat Keppres ini tidak berlaku lagi.

\n\n

Riwayat perubahan sebelum dicabut

Teks Keppres ini hanya mencatat perubahan berisi pencabutan Keppres No.20 Tahun 1990 dan penetapan tarif baru per 11 Juli 1991. Dalam dokumen yang diberikan tidak terdapat amandemen atau perubahan lain sebelum akhirnya dinyatakan tidak berlaku.
Catatan penting: riwayat lengkap (apakah terdapat amandemen, penyesuaian tarif selanjutnya, atau peraturan pelaksana yang mengubah isi) harus dikonfirmasi melalui arsip resmi.

","scope_and_parties","policy_content","

Tujuan dan Latar Belakang (sebagai peraturan historis)

Tujuan yang tercantum: untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan melanjutkan laju pembangunan melalui penetapan harga jual eceran bahan bakar minyak bumi yang dianggap tepat pada waktu itu.
Latar belakang: adanya kebutuhan penetapan kembali harga eceran bahan bakar minyak untuk menyesuaikan kebijakan harga dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi nasional.

\n\n

Kewajiban dan Hak yang Dahulu Ditetapkan

Kewajiban: Pelaku usaha yang menjual eceran bahan bakar diwajibkan menjual sesuai harga yang ditetapkan per liter (termasuk PPN 10%) sebagaimana tercantum pada Pasal 1.
Hak/Kewenangan Pemerintah: Menteri Pertambangan dan Energi diberi kewenangan untuk mengatur pelaksanaan ketentuan tersebut lebih lanjut (Pasal 2).
Tidak terdapat ketentuan terperinci mengenai mekanisme pengawasan, sanksi administratif atau pidana di dalam teks ini; hal tersebut biasanya diatur melalui peraturan pelaksana atau peraturan perundang‑undangan lain.

\n\n

Mengapa Peraturan Ini Dicabut atau Tidak Berlaku Lagi (analisis historis)

Pencabutan atau tidak berlakunya Keppres ini kemungkinan disebabkan oleh perubahan kebijakan harga energi nasional, reformasi subsidi, deregulasi pasar BBM, atau penggantian instrumen hukum (mis. dari Keputusan Presiden ke Peraturan Presiden, atau ke mekanisme pasar yang lebih liberal).
Perubahan institusi dan nomenklatur (mis. restrukturisasi kementerian atau perubahan pengaturan fiskal) juga sering menjadi alasan agar ketentuan harga tetap diganti dengan kebijakan yang lebih adaptif.

\n\n

Dampak Pencabutan (historis dan potensial)

Pencabutan dapat menyebabkan perubahan mekanisme penetapan harga (dari harga tetap ditetapkan pusat ke mekanisme yang lebih fleksibel atau pasar), memengaruhi besaran subsidi fiskal, dan berpotensi meningkatkan volatilitas harga bagi konsumen.
Bagi pelaku usaha, pencabutan memerlukan penyesuaian administrasi penetapan harga dan sistem pemasaran. Bagi pemerintah, pencabutan membuka ruang bagi kebijakan baru yang mencerminkan kondisi ekonomi makro dan harga minyak dunia.

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan saat Dicabut (sebagai analisis historis)

Teks Keppres No.30/1991 sendiri hanya menetapkan tanggal berlakunya (11 Juli 1991) dan menyerahkan pelaksanaan teknis kepada Menteri Pertambangan dan Energi; tidak terdapat ketentuan peralihan rinci dalam dokumen yang diberikan.
Dalam praktik umum, ketika suatu Keputusan Presiden dicabut atau digantikan, ketentuan peralihan (jika ada) akan dicantumkan dalam peraturan pengganti yang mencabutnya. Ketentuan tersebut dapat mengatur soal periode transisi, kelanjutan kontraktual, dan penerapan sanksi.

\n\n

Bagaimana Transisi ke Peraturan Pengganti

Transisi biasanya diatur oleh peraturan pengganti yang menetapkan tanggal efektif pencabutan dan aturan transisi (mis. pengalihan kewenangan, penyesuaian harga bertahap, atau jangka waktu penyesuaian bagi pelaku usaha).
Jika Keppres ini dicabut tanpa ketentuan peralihan khusus, maka peraturan pelaksana atau peraturan sektoral lain (Perpres, Permen, Peraturan Pemerintah) akan mengatur rincian transisi dan pelaksanaan lebih lanjut.

\n\n

Hak dan Kewajiban yang Masih Berlanjut

Kontrak atau keputusan administratif yang telah diberikan berdasarkan Keppres ini umumnya tetap berlaku sampai ada penyelesaian atau ketentuan khusus dalam peraturan pengganti; hal ini tergantung pada teks peraturan pengganti.
Hak konsumen yang timbul sebelum pencabutan tetap dilindungi berdasarkan peraturan yang berlaku saat itu dan norma umum hukum perdata/administrasi.

\n\n

Penyelesaian Perkara yang Belum Selesai

Perkara administrasi atau sengketa yang terjadi saat Keppres ini masih berlaku biasanya diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku pada saat terjadinya perbuatan, kecuali peraturan pengganti secara tegas mengatur penanganan perkara yang belum selesai.
Untuk mengetahui status perkara tertentu diperlukan akses ke arsip pengadilan/administrasi atau dokumen peraturan pengganti yang memuat ketentuan peralihan.

","sanctions","

Sanksi yang Dahulu Berlaku (historis)

Teks Keppres No.30/1991 yang diberikan tidak memuat ketentuan sanksi administratif atau pidana spesifik atas pelanggaran ketentuan harga jual eceran tersebut.
Secara praktik, penegakan pelanggaran harga eceran dapat melibatkan sanksi administratif berdasarkan peraturan pelaksana atau peraturan daerah, serta penegakan hukum umum (mis. peraturan perlindungan konsumen, ketentuan pidana tentang penipuan atau perbuatan tidak menyenangkan ekonomi) jika relevan.

\n\n

Status Sanksi Setelah Peraturan Dicabut

Ketentuan sanksi yang secara langsung bersumber pada Keppres ini tidak lagi dapat diterapkan setelah peraturan dicabut, kecuali peraturan pengganti atau ketentuan transisi secara tegas mengatur kelanjutan penegakan terhadap pelanggaran masa lalu.
Namun, pelanggaran yang telah diproses sebelum pencabutan tetap dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku pada saat pelanggaran tersebut terjadi.

\n\n

Penyelesaian Sanksi yang Masih Berjalan

Kasus atau proses administratif/penegakan yang sedang berjalan pada saat pencabutan umumnya diselesaikan menurut ketentuan hukum yang mengatur proses tersebut (peraturan administrasi, peradilan, atau peraturan pengganti yang mengandung ketentuan peralihan).
Untuk status konkret suatu sanksi atau perkara tertentu, perlu pemeriksaan arsip penegakan hukum atau instansi yang berwenang.

\n\n

Catatan akhir (penting): Semua uraian di atas bersifat analisis historis berdasarkan teks Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1991 yang disediakan dan fakta bahwa peraturan tersebut kini dinyatakan TIDAK BERLAKU. Untuk kepastian hukum terkait tanggal pencabutan, peraturan pengganti, atau detail penegakan, diperlukan penelusuran pada sumber resmi (Lembaran Negara, Berita Negara, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum—JDIH—Kementerian/Lembaga terkait, atau arsip Badan Pemeriksa).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

DECISION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 30 OF 1991

CONCERNING

RETAIL SELLING PRICES OF PETROLEUM FUELS

\n\n

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n

Considering:

a. that in order to enhance economic activities and continue the pace of development, appropriate measures need to be taken;

b. that for that purpose it is necessary to reestablish the retail selling prices of petroleum fuels;

\n\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=ca1608a5-cfbc-41e9-9149-84fa43eb2191","actionData","errors"]