[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ca031478-32b8-40ed-bb64-11328d5468bf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga","short_title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025","number","80","year","2025","published_date","2025-06-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Rencana Strategis - Rencana Kerja - Kementerian/Lembaga
2025
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 80, LN 2025 (114) : 44 hlm.; https://jdih.bappenas.go.id/
Peraturan Presiden (Perpres) TENTANG Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (10) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 59 Tahun 2024. \n Perpres ini mengatur mengenai Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Peraturan Presiden ini merupakan pedoman bagi: 1) Kementerian/Lembaga dalam menyusun dan mengubah Renstra-KL dan Renja-KL; 2) Kementerian Perencanaan dalam melakukan penelaahan dan persetujuan Rancangan Renstra-KL dan Renja-KL; 3) Kementerian Perencanaan dalam melakukan penelaahan dan persetujuan usulan perubahan Renstra-KL dan Renja- KL; dan 4) Kementerian Keuangan dalam melakukan penelaahan Renja-KL dan persetujuan rancangan Renja-KL beserta usulan perubahannya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2025. \n Lampiran file: 2 berkas. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Presiden ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun dan mengubah Rencana Strategis (Renstra-KL) dan Rencana Kerja (Renja-KL). Penyusunan Renstra-KL harus berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) dan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Renstra-KL juga harus memuat sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, dan kerangka pendanaan. Kementerian/Lembaga wajib menyusun Renstra-KL dalam bentuk dokumen dan data yang diintegrasikan dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL. Proses penyusunan Renstra-KL melibatkan tahapan penyusunan rancangan teknokratik, penelaahan, penyesuaian, dan persetujuan. Selain itu, Renja-KL harus disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan ketersediaan anggaran, serta melalui proses penelaahan oleh Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan.","transitional_provisions","1. Materi muatan rancangan Renstra-KL Tahun 2025-2029 yang telah disusun sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini. 2. Proses penyesuaian dan persetujuan Rancangan Renstra-KL Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden ini tetap berlaku. 3. Proses penyusunan dan penelaahan Renja-KL Tahun Anggaran 2026 yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden ini dinyatakan tetap berlaku. 4. Proses penyelesaian tahapan penyusunan dan penelaahan Renja-KL Tahun Anggaran 2026 yang belum dilaksanakan, diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 80 OF 2025
CONCERNING
THE PREPARATION OF STRATEGIC PLANS AND WORK PLANS
OF MINISTRIES/INSTITUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that to implement the provisions of Article 8 paragraph (10) of Law Number 59 of 2024 concerning the National Long-Term Development Plan for 2025-2045, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation regarding the Preparation of Strategic Plans and Work Plans of Ministries/Institutions;
In view of:	Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; Law Number 59 of 2024 concerning the National Long-Term Development Plan for 2025-2045 (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 194 of 2024, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6987);

DECIDES:

To stipulate:

PRESIDENTIAL REGULATION REGARDING THE PREPARATION

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ca031478-32b8-40ed-bb64-11328d5468bf","actionData","errors"]