[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ca006a51-54e7-4ac8-9570-9ed5fe352830","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Satu Data Informasi Pemerintahan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2018","number","15","year","2018","published_date","2018-12-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"020174a3-bcce-4193-a414-70f06ff5f32e","Media, Pos & Periklanan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Magelang","place_of_enactment","Magelang","theme","Satu Data Informasi Pemerintahan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

data informasi
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2018/NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Satu Data Informasi Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka bahwa dalam rangka bahwa dalam rangka mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh pengguna data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu adanya perbaikan tata kelola data informasi pemerintahan daerah; dan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan satu data informasi pemerintahan daerah; dan berdasarkan ketentuan Pasal 391 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Noomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah; maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Satu Data Informasi Pemerintahan Daerah. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomer 87 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016. \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentang satu data informasi pemerintahan daerah; maksud dan tujuan peraturan daerah; strategi pelaksanaan satu data informasi; prinsip satu data informasi; kelembagaan satu data informasi; penyelenggaraan satu data informasi; pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; insentif dan disinsentif; dan pembiayaan satu data informasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2018. \n 23 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Satu Data Informasi Pemerintahan Daerah bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan data/informasi yang dinamis, handal, dan sahih untuk meningkatkan mutu pembangunan dan daya saing daerah. Tujuannya adalah untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang baik, mewujudkan ketersediaan data yang berkualitas, mendorong keterbukaan dan transparansi data, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Ketentuan Substansial:

Strategi Penyelenggaraan: Perbaikan tata kelola data melalui penetapan standar data dan metadata, penyusunan metadata yang memenuhi format baku, dan penyebarluasan data dengan interoperabilitas.
Prinsip Satu Data Informasi: Data harus memenuhi standar yang ditetapkan, memiliki metadata sesuai format baku, dan dapat dibagipakaikan antarsistem elektronik.
Kelembagaan: Pembentukan tim pengarah, tim pelaksana, produsen data, dan walidata. Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik bertindak sebagai Walidata.
Penyelenggaraan Satu Data Informasi: Meliputi perencanaan data, pengumpulan dan pengolahan data, input data, serta penyebarluasan dan pembatasan akses data.
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi: Pengembangan Portal Data dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi secara terintegrasi.
Insentif dan Disinsentif: Pemberian insentif kepada produsen data berdasarkan kinerja pengelolaan data dan disinsentif berupa teguran.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF MAGELANG
CENTRAL JAVA PROVINCE

MAGELANG CITY REGIONAL GAZETTE
YEAR 2018 NUMBER

MAGELANG CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 15 OF 2018
CONCERNING
ONE DATA OF REGIONAL GOVERNMENT INFORMATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MAGELANG,

Considering:

that in order to realize data that is accurate, up-to-date, integrated, integrated, and accessible to data users, as a basis for planning, implementation, evaluation, and development control, it is necessary to improve the governance of regional government information data;
that in order to realize the integration of planning, implementation, evaluation, and control of government administration, it needs to be supported by data that is carefully and sustainably managed in the implementation of one data of regional government information;
that based on the provisions of Article 391 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Local Government as amended several times,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ca006a51-54e7-4ac8-9570-9ed5fe352830","actionData","errors"]