[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9e4b220-58dd-4bef-af7b-126932655e58","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2019","number","6","year","2019","published_date","2019-01-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banggai","place_of_enactment","Luwuk","theme","Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kedudukan keuangan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2019/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
ABSTRAK:	\n \n Melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah \n Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 3 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000. \n Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2019. \n 4 halaman, 3 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan hak keuangan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam bentuk gaji dan tunjangan yang dibiayai melalui APBD, serta biaya untuk menunjang kegiatan operasional Kepala Daerah dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, dan perlindungan bangsa.

Ketentuan substansial meliputi pemberian gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain itu, disediakan rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan, serta kendaraan dinas dan operasional. Peraturan ini juga mengatur biaya operasional yang meliputi biaya rumah tangga, biaya pembelian inventaris rumah jabatan, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan inventaris, biaya pemeliharaan kendaraan dinas, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya perjalanan dinas, biaya pakaian dinas, dan biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF MUKOMUKO
BENGKULU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MUKOMUKO REGENCY
NUMBER 6 OF 2019
CONCERNING
FINANCIAL POSITION
OF REGIONAL HEAD AND DEPUTY REGIONAL HEAD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MUKOMUKO,

Considering:

that to implement the provisions of Government Regulation Number 109 of 2000 concerning the Financial Position of Regional Heads and Deputy Regional Heads, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Financial Position of Regional Heads and Deputy Regional Heads;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 3 of 2003 concerning the Establishment of Mukomuko Regency, Seluma Regency and Kaur Regency in Bengkulu Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 23, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4266);
Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9e4b220-58dd-4bef-af7b-126932655e58","actionData","errors"]