Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keseragaman dalam format dan kerangka materi muatan peraturan daerah, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal masing-masing daerah. Lembaga kearsipan nasional bertanggung jawab dalam pembinaan kearsipan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara lembaga pemerintah dalam penyelenggaraan kearsipan. Materi muatan peraturan daerah terdiri dari materi muatan umum dan khusus. Materi muatan umum mencakup bahan acuan normatif, teknik perumusan, dan ruang lingkup pemberlakuan peraturan daerah. Materi muatan khusus meliputi penetapan kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip, pengamanan dan evaluasi, kerjasama antar daerah, pembiayaan, ketentuan larangan, sanksi, kelembagaan penyelenggara kearsipan, penaatan dan penegakan hukum, ketentuan peralihan, ketentuan penutup, dan penjelasan.