[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9d6228a-161b-4d85-92e2-d2ff4097cc39","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020","number","4","year","2020","published_date","2020-04-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kebumen","place_of_enactment","Kebumen","theme","Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ketertiban umum
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2020 / No. 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju,\r\naman, sejahtera, sehat lahir dan batin di Kabupaten\r\nKebumen diperlukan prasyarat dasar yakni terselenggaranya\r\nketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;\r\nb. bahwa tata kehidupan yang teratur, tertib dan disiplin\r\nseluruh masyarakat diperlukan dalam rangka mewujudkan\r\nketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;\r\nc. bahwa beberapa peraturan daerah Kabupaten Kebumen\r\nyang mengatur mengenai ketertiban umum dan\r\nketenteraman masyarakat sudah tidak sesuai dengan\r\nperkembangan dan keadaan masyarakat, sehingga perlu\r\ndiganti;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan\r\nKetenteraman Masyarakat; \n Dasar hukum peratruan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; \n Dalam peraturan ini diatur tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup dan Tujuan; Tertib Kesehatan; Tertib Usaha dan Usaha Tertentu; Tertib Lalu Lintas Jalan dan Fasilitas Umum; Tertib Lingkungan; tertib Sosial; Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2020. \n 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 1973 tentang Pemberantasan Pelacuran di Jalan;\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 1973 tentang Penutupan Rumah Tempat Pelacuran;\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen;\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2000 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 38).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, aman, sejahtera, sehat lahir dan batin dengan terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Peraturan ini mengatur berbagai aspek ketertiban, termasuk kesehatan, usaha, lalu lintas, lingkungan, sosial, serta tempat hiburan dan keramaian.\n\nKetentuan substansial meliputi kewajiban memiliki izin bagi penyelenggara pelayanan kesehatan dan pelaku usaha, dengan mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban umum. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban dan pengaturan lalu lintas, serta menutup tempat hiburan yang mengganggu ketertiban atau kegiatan keagamaan. Masyarakat diikutsertakan dalam menjaga ketertiban lingkungan melalui peran di Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Peraturan ini juga mengatur larangan terhadap perbuatan yang mengganggu ketertiban sosial, seperti mengemis, menggelandang, dan perbuatan asusila, serta memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penertiban dan pembinaan terhadap kelompok-kelompok rentan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (2) dan (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 12, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 18 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, penertiban, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan/pembekuan/penyegelan izin.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 huruf a, b, dan c, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 dikenai pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 huruf d dan e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 22, Pasal 27 dikenai pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) dikenai pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling sedikit Rp30.000.000 dan paling banyak Rp50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n\n

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

Section 1

In this Regional Regulation, what is meant by:

Daerah is Kebumen Regency.
The Regional Government is the Regent as an element of the Regional Government that leads the implementation of government affairs that are the authority of the autonomous region.
The Regent is the Regent of Kebumen.
The Civil Service Police Unit, hereinafter abbreviated as Satpol PP, is the Civil Service Police Unit of Kebumen Regency.
Regional Apparatus is the Regional Apparatus in the Kebumen Regency Government.
Person is an individual or business entity, whether legal entity or not.
Public order is a good state of life based on religious norms, social norms, moral norms and legal norms.
Public tranquility is a condition where the Regional Government and the people can carry out activities safely, peacefully, comfortably, free from fear, worry about disturbances or threats, both

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9d6228a-161b-4d85-92e2-d2ff4097cc39","actionData","errors"]