[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9d5945e-e72c-43ce-ae13-76b8ffa5eb4f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2012","number","7","year","2012","published_date","2012-05-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4a3af574-587c-47a5-bbb2-c250e59cd900","Wilayah Kedaulatan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Garis Sempadan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

GARIS SEMPADAN
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2012/No. 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Garis Sempadan
ABSTRAK:	\n \n bahwa sungai, saluran, waduk, pantai, jalan dan rel kereta\r\napi mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan\r\ndan penghidupan masyarakat, maka perlu dijaga kelestarian\r\ndan kelangsungan fungsinya dengan mengamankan daerah\r\nsekitarnya; untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang optimal, serasi,\r\nseimbang dan terpadu dengan rencana pembangunan yang\r\nberkelanjutan, perlu dilakukan pengaturan garis sempadan\r\ndengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan\r\nyang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\npada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Garis Sempadan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, garis sempadan sungai, pemanfaatan dan penguasaan kawasan sempadan, pengendalian, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2012. \n 14 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban bangunan dan lingkungan sesuai dengan fungsi kawasan yang direncanakan, serta menjadi landasan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Latar belakangnya adalah meningkatnya intensitas pembangunan dan terbatasnya ketersediaan lahan, yang mendorong pemanfaatan lahan di kawasan sempadan. Peraturan ini mengatur berbagai jenis garis sempadan, termasuk sungai (bertanggul dan tidak bertanggul), saluran, waduk, pantai, jalan (arteri, kolektor, lokal, inspeksi), dan jalan rel kereta api. Ketentuan substansial mencakup jarak garis sempadan dari tepi sungai, batas Rumija (Ruang Milik Jalan), atau rel kereta api. Peraturan ini juga mengatur pemanfaatan kawasan sempadan untuk kegiatan seperti budidaya pertanian, pemasangan utilitas, kegiatan sosial, dan prasarana lalu lintas air, dengan izin dari Walikota melalui dinas terkait. Pemanfaatan tersebut tidak boleh mengurangi fungsi kawasan sempadan dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

","transitional_provisions","1. Pemanfaatan kawasan sempadan yang tidak sesuai dengan fungsi sempadan harus disesuaikan paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.\n2. Pemanfaatan kawasan sempadan yang berdampak negatif terhadap fungsi kawasan sempadan, paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini harus sudah dipindahkan.\n3. Bangunan yang berdiri di kawasan sempadan yang telah memiliki izin, pelaksanaan penyesuaiannya dilakukan pada saat mengubah bangunan, kecuali bangunan khusus yang perlu dilindungi atau dilestarikan dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan 22 diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.\n2. Jika pelanggaran dilakukan oleh badan hukum, ancaman pidana dikenakan terhadap pengurus.\n3. Selain sanksi pidana, pelanggar dikenakan sanksi pembongkaran dan pengembalian fungsi atas biaya pelanggar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PEKALONGAN
REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 7 OF 2012
CONCERNING
SETBACK LINES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKALONGAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that rivers, canals, reservoirs, beaches, roads and railways have a very important function for the life and livelihood of the community, it is necessary to maintain the sustainability and continuity of their function by securing the surrounding areas;
to realize optimal, harmonious, balanced and integrated spatial utilization with sustainable development plans, it is necessary to regulate setback lines by referring to applicable laws and regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Setback Lines;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9d5945e-e72c-43ce-ae13-76b8ffa5eb4f","actionData","errors"]