[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9c1fc88-7560-42b5-948f-7b3a9fb2687b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buru Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 3 Tahun 2019","number","3","year","2019","published_date","2019-07-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buru","place_of_enactment","Namlea","theme","Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. No. 2019/3, LL Kab Buru : 13 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilaksanakan pemungutan retribusi berdasarkan rinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah dan untuk membiayai pembangunan dan mendorong pengembangan tempat rekreasi dan olahraga bagi masyarakat perlu didukung oleh pendapatan yang bersumber dari pemungutan retribusi daerah. Selain itu, untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan tempat rekreasi dan olahraga, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan tempat rekreasi dan olahraga. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2005; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, tata cara pemungutan, pengecualian, keringanan, penangguhan pembayaran dan pembebasan retribusi, kewajiban dan larangan, kadaluarsa, sanksi administrasi, ketentuan pengawasan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2019. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Buru. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan dan pengembangan tempat rekreasi dan olahraga.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi meliputi pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN/BUMD, dan pihak swasta. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tersebut. Retribusi digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga.

Tarif retribusi didasarkan pada jenis fasilitas, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian. Peraturan ini menetapkan tarif untuk tiket masuk, peneliti, parkir kendaraan, penjual di lingkungan objek wisata, pengguna sarana dan prasarana (seperti Dive Center), dan fotografer/videografer yang menggunakan tempat destinasi pariwisata. Setiap sarana angkutan yang digunakan untuk mengangkut pengunjung dan bermalam diwajibkan memiliki izin dari Bupati.

Anak-anak di bawah umur 6 tahun, penduduk yang tinggal di lokasi objek wisata, dan pejabat yang bertugas dibebaskan dari retribusi. Potongan retribusi diberikan kepada pengunjung untuk tujuan pendidikan/penelitian dan rombongan minimal 25 orang. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas pembayaran retribusi untuk pemanfaatan tempat olahraga, dan Bupati dapat memberikan keringanan, penangguhan, atau pembebasan.

Pengunjung diwajibkan menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Kapal pengangkut pengunjung wajib menyediakan tempat sampah dan peralatan keselamatan. Dilarang melakukan tindakan asusila, membawa senjata tajam/api/bahan peledak, mengganggu ketertiban umum, membawa/menjual/mengkonsumsi narkoba atau minuman memabukkan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Untuk wajib retribusi tempat rekreasi dan pariwisata yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BURU
MALUKU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BURU REGENCY
NUMBER 3 OF 2019
CONCERNING
LOCAL FEE FOR RECREATION AND SPORTS VENUES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BURU,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve services to the community and regional independence, it is necessary to collect local fees based on the principles of democracy, equality and justice, community participation, and accountability, taking into account the potential of the region;
that in order to optimize revenue derived from local own-source revenue and to finance development and encourage the development of recreation and sports venues for the community, it needs to be supported by revenue sourced from local fee collection:
that in order to provide a foundation and legal certainty to all parties involved in the development of recreation and sports venues, it is necessary to regulate the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9c1fc88-7560-42b5-948f-7b3a9fb2687b","actionData","errors"]