[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9c140fd-d3bc-42e6-8197-9f753483c81b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2012","number","1","year","2012","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah","place_of_enactment","Weda","theme","Rencana Tata Ruang Wilayah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rencana tata ruang wilayah
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Tata Ruang Wilayah
ABSTRAK:	\n \n Untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Halmahera Tengah dengan memanfaatkan ruang wilayah scara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha. Dengan Adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka konsep dan stategi pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah dengan Peraturan Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 6 Tahun 1990; Perda No. 1 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Tujuan, Kebijakan, dan Strategis Penataan Ruang Wilayah, Rencana Struktur Ruang Wilayah, Rencana Pola Ruang Wilayah, Penetapan Kawasan Strategis, Arahan Pemanfaatan Ruang, Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Kelembagaan, Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 32 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Halmahera Tengah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2012-2032.

Latar Belakang dan Tujuan:

Penyusunan RTRW ini bertujuan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Halmahera Tengah agar pemanfaatan ruang wilayah dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. RTRW juga menjadi arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, serta menjabarkan konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional ke tingkat kabupaten.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur beberapa ketentuan substansial, meliputi:

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah.
Rencana struktur ruang wilayah, yang meliputi pusat-pusat kegiatan (PKWp, PKL, PKLp, PPK, PPL), sistem jaringan prasarana utama (transportasi darat, laut, udara), dan sistem jaringan prasarana lainnya (energi, telekomunikasi, sumber daya air, pengelolaan lingkungan).
Rencana pola ruang wilayah, yang meliputi kawasan lindung (hutan lindung, kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi) dan kawasan budidaya (hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, dan lainnya).
Penetapan kawasan strategis, yang meliputi kawasan strategis nasional (kawasan perbatasan laut RI Pulau Jiuw), kawasan strategis provinsi (kawasan Weda dan sekitarnya, kawasan Pulau Gebe), dan kawasan strategis kabupaten (kawasan Kota Weda, kawasan Kota Terpadu Mandiri, kawasan Agropolitan, kawasan Industri Nikel, kawasan sentra budaya, kawasan pariwisata, kawasan Taman Nasional Aketajawe).
Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, yang meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka :\n a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;\n b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:\n 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;\n 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan\n 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;\n c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaain berdasarkan Peraturan Daerah ini;\n d. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:\n 1. Yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;\n 2. Yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.","sanctions","1. Arahan sanksi merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.\n2. Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:\n a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;\n b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;\n c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;\n d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;\n e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;\n f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau\n g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.\n3. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis, penghentian kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan/pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, atau denda administratif.\n4. Pelanggaran terhadap rencana tata ruang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL HALMAHERA REGENCY
NUMBER 01 OF 2012
CONCERNING
REGIONAL SPATIAL PLAN OF THE REGENCY
CENTRAL HALMAHERA 2012-2013

ISSUED BY
LEGAL AND HUMAN RIGHTS SECTION
REGIONAL SECRETARIAT OF CENTRAL HALMAHERA REGENCY
2012

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL HALMAHERA REGENCY
NUMBER 1 OF 2012
CONCERNING
REGIONAL SPATIAL PLAN
CENTRAL HALMAHERA REGENCY
YEAR 2012 - 2032

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF CENTRAL HALMAHERA,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9c140fd-d3bc-42e6-8197-9f753483c81b","actionData","errors"]