[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9bee68e-8555-4253-aa76-1cc9747d66e3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2006","number","5","year","2006","published_date","2006-06-01","effective_date","2006-06-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bekasi","place_of_enactment","Cikarang Pusat","theme","Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pemberhentian Kepala Desa - tata cara
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Kab Bekasi Tahun 2006 No 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; \n UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005; \n Peraturan daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa, Penyelenggaraan Pemilihan, Penetapan Pemilih, Pendaftaran dan Penetapan Calon, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Kewajiban Calon Kepala Desa, Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan dan Pengangkatan Serta Pelantikan Kepala Desa, Masa Jabatan Kepala Desa, Pengawasan dan Pemantauan Pemilihan, Pemberhentian Kepala Desa, Evaluasi Hasil Kerja Kepala Desa, Tindakan Penyidikan, Penjabat Kepala Desa, Biaya Pemilihan Kepala Desa, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2006. \n 22 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2006 mengatur tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur:

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD, yang terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan golongan profesi.
Persyaratan pemilih, yaitu WNI yang terdaftar sebagai penduduk desa minimal 6 bulan, berusia 17 tahun atau pernah menikah, tidak dicabut hak pilihnya, tidak terlibat G.30 S/PKI, dan tidak terganggu jiwa/ingatannya.
Persyaratan calon Kepala Desa, antara lain bertakwa kepada Tuhan, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, berkelakuan baik, tidak pernah dihukum pidana minimal 5 tahun, berpendidikan minimal SLTP, berusia 25-60 tahun, sehat jasmani dan rohani, mengenal daerahnya, bersedia dicalonkan, dan belum pernah menjabat sebagai kepala desa lebih dari 10 tahun atau 2 kali masa jabatan.
Proses pendaftaran dan penetapan calon, termasuk penjaringan, penyaringan, penelitian administrasi, dan pengundian tanda gambar.
Pelaksanaan kampanye, termasuk larangan kampanye berlebihan dan sanksi bagi pelanggaran.
Tata cara pemungutan dan penghitungan suara, termasuk persyaratan TPS, tata cara pemberian suara, dan kriteria surat suara tidak sah.
Penetapan calon terpilih, pengesahan, pengangkatan, dan pelantikan Kepala Desa.
Masa jabatan Kepala Desa selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan.
Pemberhentian Kepala Desa karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan karena berbagai alasan seperti berakhir masa jabatan, tidak dapat melaksanakan tugas, melanggar sumpah/janji jabatan, atau melanggar larangan.
Pengangkatan Penjabat Kepala Desa jika Kepala Desa diberhentikan atau habis masa jabatannya.
Biaya pemilihan Kepala Desa yang dianggarkan melalui APBDes dan bantuan APBD Kabupaten Bekasi.

","transitional_provisions","1. Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.","sanctions","Kepala Desa yang melalaikan tugasnya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga merugikan Negara, Daerah/Desa dan atau masyarakat Desa, dikenakan sanksi dan atau tindakan administratif, berupa :\na. Teguran;\nb. Pemberhentian sementara (skorsing);\nc. Pemberhentian.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BEKASI REGENCY
REGIONAL REGULATION OF BEKASI REGENCY
NUMBER 5 YEAR 2006
CONCERNING
PROCEDURES FOR ELECTION, NOMINATION, APPOINTMENT,
INAUGURATION
AND DISMISSAL OF VILLAGE HEAD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BEKASI,

Considering:

that to implement the provisions of Article 53 paragraph (1) of Regulation
Government Number 72 of 2005 concerning Villages (State Gazette of the Republic
Indonesia Year 2005 Number 158, Supplement to the State Gazette of the Republic
Indonesia Number 4587), it is necessary to stipulate a Regional Regulation regarding Procedures for
Election, Nomination, Appointment, Inauguration and Dismissal of the Village Head.

In view of :

Law Number 14 of 1950 concerning
Formation of Regency Regions within the Province of West Java
(State News of 1950);
Law Number 8 of 1974 concerning Principles of Employment
as amended by Law Number 43 of 1999
(State Gazette of the Republic of Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9bee68e-8555-4253-aa76-1cc9747d66e3","actionData","errors"]