[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9b23061-0b11-4000-b32b-08ba8af8efbc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-09-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pariaman","place_of_enactment","Pariaman","theme","Badan Permusyawaratan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

badan permusyawaratan desa
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Badan Permusyawaratan Desa\r\n\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 \r\nayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik \r\nIndonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan \r\nPermusyawaratan Desa, perlu menetapkan \r\nPeraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan \r\nDesa; \n Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang \r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 \r\ntentang Desa \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun \r\n2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa \n BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara PemerintahanDesa \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2018. \n 34 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2018 mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur BPD di Kota Pariaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Kedudukan BPD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.\n2. Pengisian anggota BPD yang dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.\n3. Pembagian wilayah dalam pengisian keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan.\n4. Persyaratan dan proses peresmian, pemberhentian, dan penggantian antarwaktu anggota BPD.\n5. Kelembagaan BPD yang terdiri atas pimpinan dan bidang.\n6. Fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.\n7. Tugas BPD dalam menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD dan Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya.\n8. Hak, kewajiban, dan wewenang BPD serta anggota BPD.\n9. Peraturan tata tertib BPD.\n10. Pembinaan dan pengawasan oleh Walikota terhadap pelaksanaan peran BPD.\n11. Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Kota, Desa, dan sumber lain yang sah.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, anggota BPD yang ada tetap melaksanakan tugas sampai habis masa keanggotaannya;\n2. Penggantian antar waktu anggota BPD tetap dilaksanakan dengan mengacu jumlah anggota BPD yang ada dengan mekanisme pelaksanaan sesuai dengan peraturan daerah ini;","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PARIAMAN
THE PROVINCE OF WEST SUMATERA
REGIONAL REGULATION OF PARIAMAN CITY
NUMBER 1 OF 2018
ON
VILLAGE REPRESENTATIVE BODY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PARIAMAN,

Considering :

that to implement the provisions of Article 73 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 110 of 2016 on the Village Consultative Body, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Village Consultative Body;

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number 12 of 2002 on the Establishment of Pariaman City in The Province of West Sumatera (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number 25, Supplement to the State Gazette Number 4438);
Law Number 6 of 2014 on Villages (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 7, Supplement to the State Gazette of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9b23061-0b11-4000-b32b-08ba8af8efbc","actionData","errors"]