[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9b1d0cb-e322-4630-b7c8-668ba106f3cd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Harga Patokan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak","short_title","Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 2 Tahun 2025","number","2","year","2025","published_date","2025-02-13","effective_date","2025-03-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","719e38b1-6306-47ad-9af4-fbafa83915be","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kehutanan","short_name","Permenhut","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Kementerian Kehutanan","place_of_enactment","","theme","Harga Patokan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Harga-KAYU-PNBP- KEHUTANAN
2025
Peraturan Menteri Kehutanan NO. 2, BN.2025 (163)/86 hlm
Peraturan Menteri Kehutanan TENTANG Harga Patokan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak
ABSTRAK:	\n \n Untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, perlu mengatur harga patokan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu untuk penghitungan penerimaan negara bukan pajak \n Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Ni 41 Tahun 1999; UU No 39 Tahun 2008; UU No 9 Tahun 2018; PP No 23 Tahun 2021; PP No 36 Tahun 2024; Perpres No 175 Tahun 2024; dan Permenhut No 1 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tata cara penetapan harga patokan hasil huta kayu dan hasil hutan bukan kayu dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2025. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Permen LHK No P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan. \n 86 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1879), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini menetapkan harga patokan hasil hutan kayu dan bukan kayu untuk penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Harga patokan ditetapkan untuk penjualan di pasar domestik, didasarkan pada harga rata-rata tertimbang hasil hutan kayu yang tumbuh alami di tempat pengumpulan kayu, hasil hutan kayu dari tanaman budi daya berdasarkan nilai rata-rata tegakan di hutan, dan/atau hasil hutan bukan kayu di tempat pengumpulan. Penetapan harga patokan berlaku terhadap jenis PNBP yang berasal dari pemanfaatan hutan, pungutan hasil usaha, dan ganti rugi tegakan. Menteri menetapkan harga patokan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP). Penghitungan harga rata-rata tertimbang dilakukan melalui pendataan, validasi, dan penghitungan harga penjualan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, dan Hak Pengelolaan hutan wajib menyampaikan data harga penjualan secara elektronik melalui SIPNBP paling sedikit satu kali setiap dua bulan. Harga patokan berlaku selama 6 bulan, dengan periode I berlaku dari 1 Januari sampai 30 Juni, dan periode II berlaku dari 1 Juli sampai 31 Desember.","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, sebelum ditetapkannya Harga Patokan berdasarkan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 14, penetapan Harga Patokan menggunakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":79},"text","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan","link","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2025
CONCERNING
BENCHMARK PRICES FOR WOOD FOREST PRODUCTS AND NON-WOOD FOREST PRODUCTS
FOR CALCULATION OF NON-TAX STATE REVENUE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to optimize non-tax state revenue derived from the utilization of wood forest products and non-wood forest products, it is necessary to regulate benchmark prices for wood forest products and non-wood forest products for the calculation of non-tax state revenue;
that based on the considerations as referred to in letter a and to implement the provisions of Article 13 paragraph (5) of Government Regulation Number 36 of 2024 concerning Types and Tariffs for Types of Non-Tax State Revenue Applicable at the Ministry of Environment and Forestry, it is necessary to stipulate

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9b1d0cb-e322-4630-b7c8-668ba106f3cd","actionData","errors"]