[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9ade817-f557-4991-8d68-531a673e3b20","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur No. 5 Tahun 2016","number","5","year","2016","published_date","2016-09-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Cianjur","place_of_enactment","Cianjur","theme","Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2016/5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
ABSTRAK:	\n \n Dibangunnya pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus diimbangi dengan penataan dan pengelolaan yang benar dan profesional sehingga tercipta sinergitas antara pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Pertumbuhan kegiatan perdagangan yang semakin meningkat dalam membangun dan meningkatkan perekonomian daerah, perlu diikuti dengan peningkatan kepastian usaha guna meningkatkan produksi, meratakan pendapatan, dan mernperkuat daya saing produk dalam negeri. Untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan upaya perlindungan, penataan, dan pemberdayaan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di Kabupaten Cianjur diperlukan pengaturan mengenai penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. \n Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 7 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PERPRES No 112 Tahun 2007; PERMENDAG No 70 lMDAG/PER/ 1212A13; PERMENDAG No 61/M-DAG/PER/81201. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang :\r\n\r\nPenataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan sistematika berikut :\r\n1.\tKetentuan Umum\r\n2.\tPenataan\r\n3.\tKerja Sama Usaha dan Kemitraan\r\n4.\tPerizinan\r\n5.\tPelaporan\r\n6.\tPembinaan dan Pengawasan\r\n7.\tKewajiban dan Larangan\r\n8.\tKetentuan Peralihan\r\n9.\tKetentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2016. \n -\tPeraturan Daerah ini mengatur tentang :\r\n\r\nPenataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan sistematika berikut :\r\n1.\tKetentuan Umum\r\n2.\tPenataan\r\n3.\tKerja Sama Usaha dan Kemitraan\r\n4.\tPerizinan\r\n5.\tPelaporan\r\n6.\tPembinaan dan Pengawasan\r\n7.\tKewajiban dan Larangan\r\n8.\tKetentuan Peralihan\r\n9.\tKetentuan Penutup\r\n \n Peraturan pelaksanaan Perda ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) buian terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n 19 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 35 Seri C).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menata pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di Kabupaten Cianjur agar tercipta sinergitas dan kepastian usaha, meningkatkan produksi, meratakan pendapatan, dan memperkuat daya saing produk dalam negeri.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur:

Jenis dan bentuk Pasar Rakyat, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, desa, swasta, perorangan, dan/atau koperasi.
Bentuk Pusat Perbelanjaan seperti mall, plaza, shopping centre, trade centre, kawasan pertokoan, kawasan Ruko, dan kawasan pergrosiran, beserta sarana yang wajib disediakan.
Bentuk Toko Swalayan seperti minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, atau perkulakan, beserta sarana yang wajib disediakan berdasarkan luas lantai penjualan.
Jam pelayanan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
Jarak pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dari Pasar Rakyat dan UMKM.
Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan UMKM.
Persyaratan perizinan untuk pendirian Pasar Rakyat (IUPPR), Pusat Perbelanjaan (IUPP), dan Toko Swalayan (IUTS).
Kewajiban pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, termasuk menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri minimal 80% dan produksi lokal setempat 20%.
Larangan bagi pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, seperti melakukan praktek monopoli, menimbun barang, menjual barang kedaluwarsa, dan mengubah sarana tempat usaha tanpa izin.

","transitional_provisions","1. IUPPR, IUPP dan IUTS yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya IUPPR, IUPP dan IUTS.\n2. Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum memiliki IUPPR, IUPP dan IUTS, harus melakukan permohonan IUPPR, IUPP dan IUTS kepada Kepala Dinas yang membidangi penanaman modal paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.\n3. Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan dan 20% (dua puluh per seratus) produksi lokal setempat, paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n4. Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program Kemitraan harus melaksanakan program Kemitraan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin, dan/atau denda administratif.\n2. Pelanggaran terhadap kewajiban pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Pasal 22) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin, dan/atau denda administratif.\n3. Pelanggaran terhadap larangan (Pasal 23 ayat 1 huruf a sampai e) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap larangan (Pasal 23 ayat 1 huruf f sampai h) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin, dan/atau denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[105],{"_106":107,"_108":109,"_36":110},"text","PERDA Kab. Cianjur No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132479/perda-kab-cianjur-no-2-tahun-2019","16dfe99e-52e0-4db1-8151-dfbb21f0d897","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CIANJUR
THE PROVINCE OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF CIANJUR REGENCY
NUMBER 5 OF 2016
on
STRUCTURING OF PEOPLE'S MARKETS, SHOPPING CENTERS AND
MODERN RETAIL STORES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CIANJUR,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the construction of people's markets, shopping centers and modern retail stores must be balanced with proper and professional structuring and management so as to create synergy between people's markets and shopping centers and modern retail stores;
that the increasing growth of trade activities in building and improving the regional economy needs to be followed by an increase in business certainty in order to increase production, equalize income, and strengthen the competitiveness of domestic products;
that in order to provide a legal basis for the implementation of protection, structuring, and empowerment efforts

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9ade817-f557-4991-8d68-531a673e3b20","actionData","errors"]