Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 10 Tahun 2016

Qanun ini mengubah beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Perubahan tersebut terdapat pada Pasal 33 yang mengatur tentang perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT). RPMT dihitung berdasarkan Tingkat Penggunaan Jasa (TP) dikalikan dengan Tarif Retribusi (TR). Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, seperti jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan. Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang berdasarkan biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi, dengan memperhitungkan jenis menara (tunggal atau bersama), letak geografis, ketinggian menara, dan jarak tempuh menara. Biaya operasional pengendalian dan pengawasan mencakup honorarium petugas pengawas, transportasi, uang makan, dan alat tulis kantor. Besaran retribusi juga mempertimbangkan zonasi, ketinggian menara, jenis menara, dan jarak tempuh. Nota perhitungan retribusi ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan Kepala Dinas, serta disampaikan kepada Wajib Retribusi untuk diteliti dan dikoreksi kesesuaiannya. Hasil penelitian Wajib Retribusi harus disampaikan kembali kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 hari kalender sejak nota perhitungan disampaikan.