[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9966b03-9703-4854-b59e-23a0f214c0ed","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jalan dan Pengaturan Lalu Lintas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas No. 5 Tahun 2012","number","5","year","2012","published_date","2012-04-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kapuas","place_of_enactment","Kuala Kapuas","theme","Jalan dan Pengaturan Lalu Lintas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pelayanan publik, lalu lintas
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2012/5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Jalan dan Pengaturan Lalu Lintas
ABSTRAK:	\n \n bahwa keamanan dan keselamatan dalam lalu lintas di wilayah Kabupaten Kapuas merupakan tujuan yang ingin dicapai melalui upaya peningkatan ketertiban lalu lintas. Untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas di wilayah Kabupaten Kapuas perlu dilaksanakan kebijakan dalam penetapan kelas jalan dan pengaturan lalu lintas. Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya meningkatkan ketertiban lalu lintas di wilayah Kabupaten Kapuas, maka diperlukan pengaturan tentang penetapan kelas jalan dan pengaturan lalu lintas. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11 / PRT / M /\r\n2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 188.3 / 01 / DPRD.2011 \n BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS DAN TUJUAN; BAB III PENETAPAN STATUS JALAN; BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN; BAB V KELAS JALAN DAN PENGGUNA JALAN; BAB VI PENGATURAN LALU LINTAS; BAB VII PENGAWASAN LALU LINTAS; BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB IX KETENTUAN PIDANA; BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XI KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 15 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan, mewujudkan peran masyarakat dan penyelenggara jalan secara optimal, mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima, mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdayaguna, serta mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, nyaman, dan terpadu.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai:

Penetapan status jalan kabupaten dan jalan desa yang dilakukan dengan Keputusan Bupati.
Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa, termasuk penetapan kelas jalan dan pengaturan lalu lintas.
Pengelompokan jalan berdasarkan fungsi, intensitas lalu lintas, dan daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat. Jalan dikelompokkan menjadi Jalan Kelas I, II, III, dan Khusus.
Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi jalan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin Bupati.
Kegiatan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL).
Pengawasan lalu lintas yang meliputi pemantauan, penilaian, dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas.

","transitional_provisions","1. Pelaksanaan penetapan kelas jalan dan pengaturan lalu lintas berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar Pasal 12 (mengemudikan kendaraan tidak sesuai kelas jalan) dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,-.\n2. Pelanggaran terhadap rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum atau minimum dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,-.\n3. Perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau terganggunya fungsi perlengkapan jalan dapat dipidana kurungan paling lama 5 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000.000,-.\n4. Penggunaan jalan di luar fungsi jalan atau menyelenggarakan kegiatan tanpa izin dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,-.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KAPUAS

REGIONAL REGULATION OF KAPUAS REGENCY

NUMBER 5 OF 2012

CONCERNING

ROADS AND TRAFFIC REGULATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAPUAS,

\n\n \n \n

Considering:

that security and safety in the road traffic in the Kapuas Regency area are objectives to be achieved through efforts to improve road traffic orderliness;
that in order to improve road traffic orderliness in the Kapuas Regency area, it is necessary to implement policies in determining road class and traffic regulation;
that in order to provide direction, foundation, and legal certainty to all parties involved in efforts to improve road traffic orderliness in the Kapuas Regency area, it is necessary to regulate the determination of road class and traffic regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9966b03-9703-4854-b59e-23a0f214c0ed","actionData","errors"]