[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c97fa542-59e9-4feb-a98a-68c7cee328ed","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 2 Tahun 2010","number","2","year","2010","published_date","2010-04-12","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan","place_of_enactment","Kandangan","theme","Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2010/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendaftaran penduduk dan\r\npencatatan sipil, maka pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan oleh\r\nPemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan disesuaikan dengan ketentuan yang\r\nberlaku dan kemampuan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan; bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi\r\nKependudukan, maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah\r\nKabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Rertibusi penggantian\r\nBiaya Cetak Penerbitan Kartu tanda penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil sudah\r\ntidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga\r\nperlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007; Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 014 Tahun 2007 \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dengan sistematika; Ketentuan Umum; Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; Golongan Retribusi; Penghitungan Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif; Struktur dan Besaran Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan dan Masa Retribusi; Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Sanksi Administrasi; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 10 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2000 yang sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi dipungut atas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Objek retribusi adalah pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, meliputi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keterangan Bertempat Tinggal, Kartu Penduduk Sementara, Kartu Identitas Penduduk Musiman, dan Akta Catatan Sipil (akta perkawinan, perceraian, pengesahan/pengakuan anak, ganti nama WNA, dan kematian). Subjek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh layanan tersebut.
Golongan Retribusi: Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
Penghitungan Tingkat Penggunaan Jasa: Dihitung berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
Prinsip dan Sasaran Tarif: Didasarkan pada kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa.
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi: Menetapkan tarif retribusi untuk berbagai jenis pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Wilayah Pemungutan dan Masa Retribusi: Retribusi dipungut di daerah, dan masa retribusi adalah jangka waktu selama satu kali jenis pelayanan.
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran: Pemungutan tidak dapat diborongkan, menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran dilakukan tunai/lunas di Kas Daerah atau tempat yang ditunjuk.
Tata Cara Penagihan: Mengatur proses penagihan retribusi yang terutang.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Hulu Sungai Selatan No. 6 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Pencatatan SipilPencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Pencatatan Sipil","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/16552/perda-kab-hulu-sungai-selatan-no-6-tahun-2015","333d9a41-5536-4bdb-8b1a-dff1c891e335","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
OF HULU SUNGAI SELATAN REGENCY
NUMBER 2 YEAR 2010
CONCERNING
REPLACEMENT RETRIBUTION FOR PRINTING COSTS
OF RESIDENT IDENTITY CARDS AND CIVIL REGISTRATION CERTIFICATES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF HULU SUNGAI SELATAN,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the quality of population registration and civil registration services, payments for services provided by the Government of Hulu Sungai Selatan Regency are adjusted to the prevailing regulations and the capabilities of the people of Hulu Sungai Selatan Regency;
that with the enactment of Government Regulation Number 37 of 2007 concerning the Implementation of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, the provisions contained in Regional Regulation of Hulu Sungai Selatan Regency Number 2 of 2000 concerning Retribution for Replacement of Printing Costs for Issuance of Resident

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c97fa542-59e9-4feb-a98a-68c7cee328ed","actionData","errors"]