[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c97ac5e6-c3f1-4452-a445-f49c5e78ba13","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blitar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Peternakan Kabupaten Blitar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blitar No. 21 Tahun 2013","number","21","year","2013","published_date","2013-04-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"88f2972e-158f-4396-b4de-acd42e05eae1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Blitar","place_of_enactment","Kanigoro","theme","Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Peternakan Kabupaten Blitar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SOTK
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, BD 21 E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Peternakan Kabupaten Blitar\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka implementasi lebih lanjut Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2011 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor\r\n19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Derah Kabupaten Blitar dan untuk melaksanakan\r\nsebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan\r\nteknis penunjang di lapangan serta dalam upaya\r\npeningkatan pelayanan di bidang peternakan, maka perlu\r\ndilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Blitar\r\nNomor 34 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana\r\nTeknis (UPT) Dinas Peternakan Kabupaten Blitar; yang\r\ndiatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. \n 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang\r\nPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam\r\nLingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;\r\n2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang\r\nPerlindungan Konsumen;\r\n3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun\r\n1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999\r\nNomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3890) ;\r\n4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara\r\nRepuplik Indonesia Nomor 5049) ;\r\n5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang\r\nKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4286) ;\r\n6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004\r\nNomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),\r\nsebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;\r\n7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang\r\nPeternakan dan Kesehatan Hewan ;\r\n8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 82) ;\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang\r\nPenolakan, Pencegahan, Pernberantasan dan Pengobatan\r\nPenyakit Hewan ;\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang\r\nKesehatan Masyarakat Veteriner ;\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang\r\nObat Hewan ;\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang\r\nKeamanan, Mutu dan Gizi Pangan ;\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;\r\n14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38\r\nTahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan\r\nantara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan\r\nPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;\r\n15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41\r\nTahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor\r\n89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4741) ;\r\n16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011\r\ntentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mentari Dalam\r\nNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman\r\nPengelolaan Keuangan Daerah ;\r\n17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007\r\ntentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat\r\nDaerah ;\r\n18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 tahun\r\n2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten\r\nBlitar.\r\n19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun\r\n2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas\r\nDaerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Blitar Nomor 16 Tahun 2012\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor\r\n5/B) ;\r\n20. Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2011 Tentang\r\nretribusi Jasa Umum ;\r\n21. Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 42 tahun 2011\r\nTentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan\r\nKabupaten Blitar.\r\n \n PERUBAHAN\r\nATAS PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 34 TAHUN\r\n2009 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA\r\nTEKNIS (UPT) DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BLITAR \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 7 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Bupati Blitar Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Peternakan Kabupaten Blitar.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Peternakan Kabupaten Blitar. Perubahan tersebut meliputi wilayah kerja UPT Dinas Peternakan, tugas dan fungsi UPT, serta susunan organisasi UPT.

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilakukan dalam rangka implementasi lebih lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2011 dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan serta dalam upaya peningkatan pelayanan di bidang peternakan.

Ketentuan Substansial:

Wilayah Kerja UPT:

UPT Dinas Peternakan di Kademangan membawahi wilayah Kecamatan Kademangan, Sutojayan, Binangun, Panggungrejo, Wonotirto, Bakung, dan Wates.
UPT Dinas Peternakan di Srengat membawahi wilayah Kecamatan Srengat, Wonodadi, Udanawu, Ponggok, Sanankulon, dan Nglegok.
UPT Dinas Peternakan di Wlingi membawahi wilayah Kecamatan Wlingi, Talun, Gandusari, Selopuro, Kesamben, Doko, Garum, Kanigoro, dan Selorejo.

Tugas dan Fungsi UPT: UPT Dinas Peternakan adalah unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang Dinas Peternakan di lapangan. UPT bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang peternakan dan membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, dan fasilitasi di bidang peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner. UPT di Wlingi dan Srengat melaksanakan tugas tambahan mengelola Pasar Hewan Terpadu di wilayah masing-masing.

Susunan Organisasi UPT: Susunan organisasi UPT Dinas Peternakan terdiri dari Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertugas membantu Kepala UPT dalam pengelolaan administrasi keuangan, umum dan perlengkapan, perencanaan, kepegawaian serta data dan informasi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BLITAR

REGULATION OF REGENT OF BLITAR
NUMBER 21 OF 2013
CONCERNING
AMENDMENT TO REGULATION OF REGENT OF BLITAR NUMBER 34 OF
2009 CONCERNING ESTABLISHMENT OF TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT (UPT)
DEPARTMENT OF LIVESTOCK FARMING OF BLITAR REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BLITAR,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to further implement Regional Regulation of Blitar Regency Number 5 of 2011 concerning Amendment to Regional Regulation of Blitar Regency Number 19 of 2008 concerning Organization and Working Procedures of Regional Departments of Blitar Regency and to carry out some technical operational activities and/or technical support activities in the field and in an effort to improve services in the field of livestock farming, it is necessary to amend Regent Regulation of Blitar Number 34 of 2009 concerning Establishment of Technical Implementation Unit (UPT) of the Department

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c97ac5e6-c3f1-4452-a445-f49c5e78ba13","actionData","errors"]