Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2025

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2025.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mendukung ketahanan pangan nasional melalui penyesuaian pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Perubahan ini mencakup kriteria penerima KUR, persyaratan kerja sama dengan mitra usaha, dan ketentuan mengenai KUR khusus. Penerima KUR harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk memiliki usaha produktif dan layak, serta bekerja sama dengan mitra usaha berupa offtaker. Peraturan ini juga mengatur plafon kredit, suku bunga, dan subsidi bunga untuk KUR khusus, serta persyaratan bagi calon penerima KUR yang belum pernah menerima kredit komersial. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai relaksasi persyaratan bagi calon penerima KUR di sektor pertanian dan petani tebu rakyat.

(-)

(-)