[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c96ccd77-5f31-4766-988f-930034bfee55","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-02-28","effective_date","2018-03-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karimun","place_of_enactment","Tanjung Balai Karimun","theme","Penyelenggaraan Perparkiran","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perparkiran
ABSTRAK:	\n \n bahwa masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perparkiran dan kondisi jalan yang tidak tertata rapi yang disebabkan oleh parkir yang tidak tertib \n Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 74 Tahun 2014\r\n \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan perparkiran dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2018. \n Perda Kab. Karimun No. 18 Tahun 2002 \n 17 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2002 Nomor 18)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Karimun. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan perparkiran, mewujudkan ketertiban lalu lintas, dan memberikan kepastian hukum dalam penataan parkir.

Ketentuan Substansial:

Penyelenggara tempat parkir meliputi Pemerintah Daerah dan swasta. Pemerintah Daerah menyelenggarakan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir. Swasta menyelenggarakan tempat khusus parkir swasta. Jika Pemerintah Daerah tidak dapat menyelenggarakan tempat khusus parkir, dapat dilakukan oleh badan usaha melalui kerjasama.

Dinas Perhubungan melaksanakan penyelenggaraan tempat parkir, meliputi pengaturan, penataan, penertiban, dan kemudahan informasi. Di tepi jalan umum, Dinas menugaskan juru parkir atau dapat menunjuk pihak ketiga. Parkir berlangganan dapat diterapkan.

Tempat khusus parkir harus memenuhi persyaratan keselamatan lalu lintas, kemudahan akses, dan memiliki rambu serta marka jalan. Gedung parkir harus memenuhi persyaratan konstruksi. Taman parkir dan pelataran parkir harus memiliki batas yang jelas.

Pemerintah Daerah dapat memberikan izin kepada pihak ketiga untuk mengelola tempat khusus parkir. Pengelola wajib bertanggung jawab atas kebersihan, pemeliharaan, keamanan, dan pungutan negara/daerah.

Penetapan kawasan dan lokasi parkir harus memperhatikan rencana tata ruang kota, keselamatan lalu lintas, kelestarian lingkungan, serta kemudahan dan keamanan pengguna parkir.

Standardisasi pengelolaan parkir dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat, meliputi pemenuhan keperluan parkir, estetika, sarana prasarana, keamanan, manajemen pelayanan, etika pelayanan, dan analisis gangguan.

Penyelenggara tempat khusus parkir swasta wajib memiliki izin dari Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Dinas. Mereka dapat menugaskan juru parkir dan memungut jasa parkir sesuai tarif yang berlaku.

Badan usaha yang ingin mengelola parkir wajib memiliki izin dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis. Izin berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang.

Setiap penyelenggara parkir wajib menyediakan petugas parkir (koordinator dan juru parkir) yang berhak menerima penghasilan tetap atau penghasilan lain berdasarkan perjanjian kerjasama.

Pengguna jasa parkir berhak mendapatkan SRP, pelayanan, karcis parkir, rasa aman, dan informasi yang benar. Mereka wajib membayar, menyimpan karcis, mematuhi rambu, dan memastikan kendaraan terkunci.

Pengguna jasa parkir dilarang parkir di luar batas SRP, mengganggu lalu lintas, atau parkir di tempat yang dilarang.

Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan parkir, meliputi pemberian pedoman teknis, bimbingan, sosialisasi, dan pembinaan teknis.

","transitional_provisions","1. Setiap Penyelenggara Tempat Khusus Parkir Swasta yang belum memiliki Izin Penyelenggara Tempat Parkir sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 26 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pemberhentian sebagai petugas/juru parkir, pencabutan izin usaha, dan/atau denda administratif.\n2. Kendaraan yang parkir di tempat terlarang (Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4)) dapat dikenai sanksi penggembokan, penderekkan, penggembosan, pemindahan, dan denda administratif.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 26 ayat (3) dipidana sesuai Pasal 275 UU No. 22 Tahun 2009.\n4. Parkir di tempat dilarang dipidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 1.000.000.\n5. Penggunaan tempat parkir untuk bongkar muat yang mengganggu (Pasal 26 ayat (4) huruf a) dipidana sesuai Pasal 305 UU No. 22 Tahun 2009.\n6. Penyelenggara Tempat Khusus Parkir Swasta tanpa izin (Pasal 12 ayat (1)) dipidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KARIMUN
RIAU ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KARIMUN REGENCY
NUMBER 2 OF 2018
CONCERNING
PARKING MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARIMUN,

Considering:

that in order to improve services to the community in the field of parking and to realize order, security and smooth traffic, the implementation of parking in the area needs to be carried out in a planned and integrated manner;
that the public's knowledge of parking and road conditions that are not neatly arranged due to disorderly parking is still low;
that in order to obtain legal certainty, clarity of responsibility and authority for the implementation of parking, it is necessary to regulate parking arrangements that can guarantee the implementation of parking proportionally, effectively and efficiently;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c96ccd77-5f31-4766-988f-930034bfee55","actionData","errors"]