[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c967d588-7627-413f-b57f-abd72aaaf37f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak Terlantar, Anak Yatim Dan Anak Yatim Piatu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 20 Tahun 2016","number","20","year","2016","published_date","2016-09-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotabaru","place_of_enactment","Kotabaru","theme","Jaminan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak Terlantar, Anak Yatim Dan Anak Yatim Piatu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kependudukan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2016/NO.20
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Jaminan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak Terlantar, Anak Yatim Dan Anak Yatim Piatu\r\n
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak Terlantar, Anak Yatim dan Anak Yatim Piatu. \n Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepubliK Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2014. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Jaminan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak Terlantar, Anak Yatim Dan Anak Yatim Piatu, dengan sistematika sebagai berikut: Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Kesejahteraan Anak Terlantar, Anak Yatim Dan Anak Yatim Piatu; Pendanaan; Perlindungan; Larangan; Pengawasan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2016. \n 21 halaman; penjelasan 6 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak terlantar, anak yatim, dan anak yatim piatu di Kabupaten Kotabaru. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan amanat Pasal 34 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pengasuhan: Pemerintah Daerah atau masyarakat dapat melakukan pengasuhan. Keluarga terdekat memiliki kewajiban utama, namun jika tidak mampu atau bersedia, Pemerintah Daerah mengambil alih. Pengasuhan dapat dilakukan di Panti Asuhan atau oleh perseorangan/badan usaha dengan memenuhi syarat tertentu.
Pengangkatan Anak: Pengangkatan anak harus sepengetahuan SKPD terkait dan memenuhi kriteria tertentu untuk calon orang tua angkat. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandung dan wajib didaftarkan.
Jaminan Kesejahteraan: Pemerintah Daerah menjamin kesejahteraan anak terlantar, anak yatim, dan anak yatim piatu yang meliputi pendidikan agama dan sekolah, kesehatan dan gizi, pembinaan moral-emosional, pengasuhan, dan hal-hal lain yang diperlukan.
Pendanaan: Pendanaan dianggarkan dalam APBD dan dialokasikan pada SKPD yang bertanggung jawab di bidang sosial.
Perlindungan: Anak terlantar, anak yatim, dan anak yatim piatu berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Harta warisan mereka wajib diinventarisir dan diamankan.
Larangan: Pengelola Panti Asuhan dilarang mengeksploitasi anak asuh. Lurah/Kepala Desa dilarang membuat surat keterangan atas tanah/bangunan kepemilikan anak terlantar, anak yatim, dan anak yatim piatu atas nama orang lain.
Pengawasan: Bupati melakukan pengawasan, dan SKPD terkait wajib melakukan pemeriksaan Panti Asuhan secara berkala.

","transitional_provisions","sanctions","1. Bupati dapat mengenakan sanksi administratif kepada pengelola panti asuhan yang tidak memenuhi kesejahteraan anak atau melanggar ketentuan Pasal 20, berupa teguran hingga penutupan panti.\n2. Bupati dapat memberhentikan Lurah/Kepala Desa yang melanggar ketentuan Pasal 21.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOTABARU
THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF KOTABARU REGENCY
NUMBER 20 OF 2016
on
WELFARE GUARANTEE AND PROTECTION
OF NEGLECTED CHILDREN, ORPHANS AND HALF ORPHANS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOTABARU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :	\n \n that in order to implement the provisions of Article 4 paragraph (1) and Article 11 paragraph (2) of Law Number 4 of 1979 on Child Welfare, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Welfare Guarantee and Protection of Neglected Children, Orphans and Half Orphans; \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to :	\n \n Law Number 1 of 1946 concerning the Criminal Law (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1946 Number 9); \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 27 of 1959 concerning the Stipulation of Emergency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c967d588-7627-413f-b57f-abd72aaaf37f","actionData","errors"]