[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c963cffc-8658-42c9-9e5d-69c0321f823d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan Sektor Informal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2023","number","10","year","2023","published_date","2023-12-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan Sektor Informal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

jaminan sosial ketenagakerjaan
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2023/NOMOR.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan Sektor Informal
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyelenggaraan jaminan sosial\r\nketenagakerjaan bagi pekerja rentan sektor\r\ninformal merupakan rangkaian upaya\r\nperlindungan dalam memenuhi kebutuhan\r\nhidup yang layak dan meningkatkan dirinya\r\nsebagai manusia yang bermartabat menuju\r\nterwujudnya kesejahteraan dan keadilan\r\nberlandaskan Pancasila dan Undang-Undang\r\nDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\nbahwa rangkaian upaya perlindungan bagi\r\npekerja rentan sektor informal dilakukan\r\nsecara sistematik, terpadu dan\r\nbertanggungjawab melalui perencanaan,\r\npelaksanaan, pemberdayaan, pengembangan\r\ndan evaluasi penyelenggaraan sistem jaminan\r\nsosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan\r\nsektor informal dalam suatu peraturan\r\nsehingga menjadi landasan terwujudnya\r\npekerja rentan sektor informal yang mandiri,\r\nmaju dan bertanggungjawab; bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 14\r\nayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40\r\nTahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial\r\nNasional dan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat\r\n(3) huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor\r\n44 Tahun 2015 yang telah diubah dengan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 \r\ntentang Perubahan Atas Undang-Undang\r\nNomor 44 Tahun 2015 tentang\r\nPenyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan\r\nKerja dan Jaminan Kematian serta menjamin\r\nkepastian hukum dan memperkuat peraturan\r\npenyelenggaraan jaminan sosial\r\nketenagakerjaan bagi pekerja rentan sektor\r\ninformal diperlukan peraturan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan\r\nsebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf\r\nb, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Penyelenggaraan Program\r\nJaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja\r\nRentan Sektor Informal; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;\r\n\r\n\r\n \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Sasaran, Ruang Lingkup, Pokok-Pokok Program Jamsosnaker Pekerja Rentan Sektor Informal, Penyelenggaraan Jamsosnaker Pekerja Rentan Sektor Informal, Penyelesaian Sengketa, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2023. \n 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2023","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sektor informal di Kota Pekalongan. Latar belakangnya adalah untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial yang sistematis dan terpadu bagi pekerja rentan sektor informal, mengingat belum adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur hal ini. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan memberikan jaminan sosial terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian, sehingga pekerja rentan dapat bekerja dengan tenang, nyaman, dan produktif, serta mencegah kemiskinan ekstrem.\n\nKetentuan substansial mencakup cakupan program Jamsosnaker yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Program ini dilaksanakan melalui tahapan pendaftaran, pembayaran iuran, koordinasi penyelesaian masalah, pendampingan klaim, dan monitoring. Iuran dibayarkan melalui fasilitasi atau bantuan kepesertaan yang bersumber dari APBD dan/atau sumber dana lain yang sah, baik secara rutin maupun insidental. Manfaat JKK diberikan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, sedangkan manfaat JKM diberikan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.\n\nPeraturan ini juga mengatur persyaratan peserta, jenis pekerjaan yang dicakup, sumber pembiayaan, perubahan data peserta, dan kondisi tidak berlakunya kepesertaan. Selain itu, diatur pula mengenai pengelolaan data dan informasi pekerja rentan dalam sistem informasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi, hingga pengadilan. Pemerintah Kota Pekalongan memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Jamsosnaker.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rentan Sektor Informal dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.\n2. Daftar peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2023 secara otomatis menjadi peserta Program Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rentan Sektor Informal berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

MAYOR OF PEKALONGAN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 10 OF 2023
REGARDING
THE ORGANIZATION OF EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY
FOR VULNERABLE WORKERS IN THE INFORMAL SECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MAYOR OF PEKALONGAN,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c963cffc-8658-42c9-9e5d-69c0321f823d","actionData","errors"]