[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c95eeada-e270-41b6-9334-463301aa7c47","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2011","number","3","year","2011","published_date","2011-02-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ciamis","place_of_enactment","Ciamis","theme","Pajak Air Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK - AIR - TANAH
2011
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD 2011/ Nomor 3
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pajak Air Tanah
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009\r\ntentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah\r\nmerupakan jenis pajak yang pemungutannya menjadi\r\nkewenangan Daerah Kabupaten/Kota; bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a, serta dalam rangka meningkatkan\r\npendapatan asli daerah, perlu mengatur ketentuan tentang\r\nPajak Air Tanah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4\r\nTahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan\r\nKabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor\r\n14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah\r\nKabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapakali\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang\r\nNomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-\r\nUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan\r\nTata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah beberapa\r\nkali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun\r\n2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang\r\nNomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan\r\nSurat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3987); Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-undang nomor 14 Tahun 2002, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang\r\nPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\ntentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4548); Undang-undang nomor 33 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59\r\nTahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Cimais Nomor 17 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten\r\nCiamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang\r\nOrganisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis. \r\n \n Peraturan daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, nama objek, subjek, dan wajib pajak, dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak, masa pajak, wilayah pemungutan, penetapan dan pemungutan pajak, tata cara pembayaran pajak, tata cara penagihan pajak, pengurangan, keringan dan pembebasan pajak, tata cara pembetulan, pembatalan,pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2011. \n 24 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah menetapkan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memungut Pajak Air Tanah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Objek pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, dengan pengecualian untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, peribadatan, kepentingan sosial, penelitian, serta pemanfaatan oleh PDAM dan pemerintah.
Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT), yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis sumber air, lokasi, tujuan pengambilan, volume, kualitas, dan tingkat kerusakan lingkungan.
Tarif pajak ditetapkan sebesar 20%.
Masa pajak adalah 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Bupati, paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah harus mendapat izin dari Bupati.

Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara pembayaran pajak, penagihan, pengurangan, keringanan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, pengajuan keberatan dan banding, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pemeriksaan, dan ketentuan pidana serta penyidikan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan data objek dan subjek pajak atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan data objek dan subjek pajak atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF CIAMIS REGENCY
NUMBER 3 OF 2011
CONCERNING
GROUNDWATER TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF CIAMIS,

Considering:	that based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Groundwater Tax is a type of tax whose collection is the authority of the Regency/City Region; that to implement the Law as intended in letter a, and in order to increase local revenue, it is necessary to regulate the provisions regarding Groundwater Tax which are stipulated by a Regional Regulation.
In view of:	Law Number 14 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of West Java (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950) as amended by Law Number 4 of 1968 concerning the Establishment of Purwakarta Regency and Subang Regency by amending Law Number 14 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of West Java (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c95eeada-e270-41b6-9334-463301aa7c47","actionData","errors"]