[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c95d3592-b224-4bbb-a612-5f30652e7bf4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu Nomor 4 Tahun 2021 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN \r\nDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batu Nomor 4 Tahun 2021","number","4","year","2021","published_date","2021-10-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Batu","place_of_enactment","Batu","theme","PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN \r\nDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 6/E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN \r\nDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 \r\nayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 \r\ntentang \r\nPengelolaan \r\nmenetapkan \r\nKeuangan Daerah, perlu \r\nPeraturan \r\nDaerah \r\ntentang \r\nPertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan \r\ndan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang \r\nPembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); \r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang \r\nKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); \r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang \r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); \r\n5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang \r\nPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab \r\nKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); \r\n6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang \r\nSistem \r\nPerencanaan Pembangunan Nasional \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 \r\nNomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4421); \r\n7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang \r\nPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat \r\ndan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4438); \r\n8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang \r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5049); \r\n9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang \r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 \r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah \r\ndengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 \r\ntentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 \r\nTahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan \r\nPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); \r\n10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) \r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir \r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 \r\ntentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang \r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan \r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5679); \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 \r\ntentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan \r\nWakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 \r\ntentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4575); \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 \r\ntentang Sistem Informasi Keuangan Daerah \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 \r\nNomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah \r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun \r\n2010 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan \r\nPemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5155); \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang \r\nPelaporan \r\nKeuangan dan Kinerja Instansi \r\nPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4614); \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang \r\nBantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 \r\ntentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah \r\nNomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan \r\nKepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); \r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 \r\ntentang \r\nStandar \r\nAkuntansi \r\nPemerintahan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 \r\nNomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5165); \r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang \r\nHibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); \r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 \r\ntentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 \r\nNomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah \r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 \r\ntentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah \r\nNomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang \r\nMilik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 142 Tambahan \r\nLembaran Negara Nomor 6523); \r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 \r\ntentang \r\nPembinaan \r\ndan \r\nPengawasan \r\nPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 6041); \r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 \r\ntentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan \r\ndan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 \r\nNomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 6057); \r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 \r\ntentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 6279); \r\n22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 \r\ntentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 6322); \r\n23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun \r\n2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah \r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 \r\nNomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun \r\n2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri \r\nDalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang \r\nPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); \r\n24. Peraturan \r\nMenteri \r\nKeuangan \r\nNomor \r\n50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke \r\nDaerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 537); \r\n25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun \r\n2018 \r\ntentang \r\nTata \r\nCara \r\nPenghitungan, \r\nPenganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan \r\nBelanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, \r\nPenyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban \r\nPenggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik \r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 \r\nNomor 630); \r\n26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun \r\n2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran \r\nPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran \r\n2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 \r\nNomor 888); \r\n27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun \r\n2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan \r\nKeuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2020 Nomor 1781); \r\n28. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2020 \r\ntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah \r\nTahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kota Batu \r\nTahun 2020 Nomor 14/A); \n Pertanggung jawaban APBD TA 2020 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2021. \n 9 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menetapkan laporan keuangan yang memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah dan ikhtisar laporan keuangan desa.\n\nLaporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah per 31 Desember Tahun Anggaran 2020 menunjukkan pendapatan sebesar Rp 893.038.839.330,97 dan belanja sebesar Rp 932.959.717.980,46, sehingga terdapat defisit sebesar Rp (39.920.878.649,49). Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp 310.687.365.587,77 dan pengeluaran sebesar Rp 1.801.586.781,00, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp 308.885.778.806,77 dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp 268.964.900.157,28.\n\nLaporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menunjukkan saldo awal sebesar Rp 310.687.383.087,77, penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp 310.687.365.587,77, koreksi penggunaan SILPA sebesar Rp (17.500,00), dan sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp 268.964.900.157,28, sehingga saldo anggaran lebih akhir menjadi Rp 268.964.900.157,28.\n\nLaporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 menunjukkan defisit dari operasi sebesar Rp (79.421.644.651,09) dan defisit dari pos luar biasa sebesar Rp (215.022.804,18), sehingga total defisit adalah Rp (79.636.667.455,27).\n\nLaporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 menunjukkan ekuitas awal sebesar Rp 2.001.496.170.203,06, defisit sebesar Rp (79.636.667.455,27), dan koreksi ekuitas sebesar Rp 38.140.613.077,79, sehingga ekuitas akhir menjadi Rp 1.960.000.115.825,58.\n\nNeraca per 31 Desember 2020 menunjukkan jumlah aset sebesar Rp 1.969.750.855.908,37, jumlah kewajiban sebesar Rp 9.750.740.082,79, dan ekuitas sebesar Rp 1.960.000.115.825,58.\n\nLaporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 menunjukkan kenaikan bersih kas selama periode sebesar Rp (41.722.465.430,49), dengan saldo akhir kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp 268.964.900.157,28.\n\nCatatan atas Laporan Keuangan memuat informasi kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan. Uraian Laporan Realisasi Anggaran menjelaskan selisih antara anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

EAST JAVA PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF BATU CITY
NUMBER 4 OF 2021
ON
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE REVENUE
AND EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL YEAR 2020

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BATU,

Considering :	that to implement the provisions in Article 23 paragraph (4) of Government Regulation Number 12 of 2019 on Regional Financial Management, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2020;
Bearing in Mind :	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 11 of 2001 on the Establishment of Batu City (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2001 Number 91, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4118); Law Number 17 of 2003 on State Finance (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003 Number 47, Supplement to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c95d3592-b224-4bbb-a612-5f30652e7bf4","actionData","errors"]