[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9432a78-fd98-414e-8816-b667d2aad499","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 1 Tahun 2011","number","1","year","2011","published_date","2011-03-07","effective_date","2011-04-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah","place_of_enactment","Palu","theme","Pajak Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2011/NO.21, TLD NO.-
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab; bahwa dengan diundangkannya UU Nomor 28 Tahun 2009, maka Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pajak daerah sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah; \n UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2000; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 16 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 135 Tahun 2000; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 91 Tahun 2010; \n Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang: 1) Jenis pajak; 2) Pajak Kendaraan Bermotor; 3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 5) Pajak Air Permukaan; 6) Pajak Rokok; 7) Jenis Pajak Berdasarkan Penetapan Pungutan; 8) Pemungutan Pajak; 9) Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; 10) Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 11) Kadaluwarsa Penagihan Pajak; 12) Insentif Pemungutan; 13) Bagi Hasil dan Penggunaan Pajak; 14) Ketentuan Khusus; 15) Penyidik; 16) Ketentuan Pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2011. \n Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001. \n 23 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2002 Seri A Nomor 1)\n2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2002 Seri A Nomor 2)\n3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2001 Seri A Nomor 3)\n4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2001 Seri D Nomor 2) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku mulai tanggal 31 Desember 2010.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, karena peraturan daerah sebelumnya sudah tidak sesuai lagi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Jenis Pajak: Peraturan ini mengatur 5 jenis pajak, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.\n2. PKB: Objek pajak adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Tarif pajak bervariasi berdasarkan jenis kendaraan dan kepemilikan keberapa. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan.\n3. BBNKB: Objek pajak adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Tarif pajak berbeda untuk penyerahan pertama dan seterusnya. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual kendaraan bermotor.\n4. PBBKB: Objek pajak adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor. Tarif pajak ditetapkan. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan PPN.\n5. Pajak Air Permukaan: Objek pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Tarif pajak ditetapkan. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Air Permukaan yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti jenis sumber air, lokasi, tujuan pengambilan, volume, kualitas, dan tingkat kerusakan lingkungan.\n6. Pajak Rokok: Objek pajak adalah konsumsi rokok. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Pajak ini dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang sistem pemungutan pajak, tata cara pembayaran, penagihan, keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, bagi hasil dan penggunaan pajak.","transitional_provisions","1. Pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku sebelumnya, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n3. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk Gubernur yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan ketentuan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000,00.\n4. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk Gubernur yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL SULAWESI PROVINCE
NUMBER: 01 YEAR 2011
CONCERNING
REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that Regional Taxes are one of the sources of regional income that
is important to finance the implementation of government and development
of the region in order to support the implementation of broad regional autonomy,
real and responsible;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009
concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation that
related to regional taxes is no longer appropriate so it needs to be
adjusted;
that based on the considerations as referred to in letters a and
letter b peru to form a Regional Regulation on Regional Taxes;

Remembering:

Law Number 13 of 1964 concerning the Stipulation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9432a78-fd98-414e-8816-b667d2aad499","actionData","errors"]