[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c93bbb84-e611-4dfe-9b8e-efc9ca1f85c2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 19 Tahun 2013 tentang PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 19 Tahun 2013","number","19","year","2013","published_date","2013-12-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur","place_of_enactment","Muara Sabak","theme","PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANGGULANGAN - BAHAYA KEBAKARAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2013/NO 19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
ABSTRAK:	\n \n bahwa bencana kebakaran berakibat pada timbulnya kerugian yang amat besar baik dalam bentuk korban manusia maupun harta benda yang dalam batas-batas tertentu tidak dapat dinilai dengan materi, sehingga diperlukan upaya penanggulangan secara komprehensif, efektif, dan responsif;\r\nbahwa dalam rangka penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diperlukan pengaturan yang berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap penanggulangan bahaya kebakaran secara berkesinambungan;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran \n UU Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000; UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; PP Nomor 36 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri PU Nomor 5/PRT/M/2008; Peraturan Menteri PU Nomor 26/PRT/M/2008; Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/M/2009; PERDA Nomor 7 Tahun 2012; PERDA Nomor 11 Tahun 2012 \n PERDA ini Mengatur Mengenai Penanggulangan Bahaya Kebakaran; Meliputi Tujuan dan Sasaran; Ruang Lingkup; Rencana Induk Sistem Penanggulangan Bahaya Kebakaran; Potensi Bahaya Kebakaran; Pencegahan Bahaya Kebakaran; Penanggulangan Kebakaran; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2013. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini sepanjang mengenai ketentuan teknis pelaksanaannya diatur dengan Perbup. \n 14 hlmn \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Latar belakangnya adalah perlunya upaya komprehensif, efektif, dan responsif dalam menanggulangi bencana kebakaran yang menimbulkan kerugian besar. Tujuannya adalah mewujudkan keamanan bangunan dan lingkungan terhadap bahaya kebakaran, meningkatkan kesiapan masyarakat dan SKPD terkait, meminimalisasi kerugian akibat kebakaran, serta melindungi jiwa dan harta benda melalui pemenuhan persyaratan teknis bangunan.

Ketentuan substansial mencakup kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) sebagai pedoman penanggulangan kebakaran. RISPK harus memuat lingkup kegiatan, identifikasi risiko, analisis kebakaran, dan rekomendasi penanggulangan. Peraturan ini juga mengatur klasifikasi potensi bahaya kebakaran berdasarkan kategori (ringan, sedang, berat) dan kelas (A, B, C, 0/K), serta objek potensi kebakaran (bangunan gedung, pemukiman, sentra industri, kawasan perkantoran, sentra perdagangan, dan kawasan khusus).

Lebih lanjut, diatur mengenai program pencegahan kebakaran melalui manajemen penanggulangan kebakaran (audit keselamatan, penyusunan organisasi, penyiapan SDM, SOP, pelatihan) dan sistem proteksi kebakaran (akses pemadam kebakaran, sarana penyelamatan, sistem proteksi pasif dan aktif, utilitas bangunan). Bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran. Peraturan ini juga mengatur manajemen penanggulangan kebakaran yang meliputi audit kesiapan sarana dan prasarana proteksi kebakaran, penyusunan organisasi, penyiapan sumber daya manusia, penyiapan standar operasional prosedur, penetapan standar pelayanan minimum, dan penyusunan jadwal dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kebakaran termasuk evakuasi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan dan teknis penanggulangan kebakaran dapat dikenakan sanksi administrasi.\n2. Jenis sanksi administrasi meliputi teguran tertulis, paksaan Pemerintah (penghentian sementara kegiatan atau pemanfaatan bangunan), dan denda administrasi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TANJUNG JABUNG TIMUR REGENCY
NUMBER 19 YEAR 2013
ABOUT
FIRE HAZARD MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TANJUNG JABUNG TIMUR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that fire disasters result in enormous losses in the form of human casualties and property that, within certain limits, cannot be valued in material terms, so comprehensive, effective, and responsive mitigation efforts are needed;
that in the context of fire hazard management in Tanjung Jabung Timur Regency, it is necessary to regulate matters relating to continuous guidance and supervision of fire hazard management;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Fire Hazard Management;

In view of:

Law Number 54 of 1999 concerning the Establishment of Sarolangun Regency,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c93bbb84-e611-4dfe-9b8e-efc9ca1f85c2","actionData","errors"]