[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9372e9f-ad54-4b3f-9870-5f1c7e7fa968","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019","number","6","year","2019","published_date","2019-12-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pesawaran","place_of_enactment","Gedong Tataan","theme","Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RTRW-rencana tata ruang wilayah
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, JDIH Pesawaran
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Pesawaran dan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi,\r\nselaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah disusun Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011–2031 sebagai pelaksana ketentuan pasal 26 ayat (5) Undang-\r\nUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;\r\n\r\nb. bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Daerah KabupatenPesawaran Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011–2031 terjadi adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi serta terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar sehingga dipandang perlu melakukan peninjauan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011–2031;\r\n\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019–2039. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4421);\r\n3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);\r\n4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil sebagaiama telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);\r\n5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);\r\n6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);\r\n7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);\r\n8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6393);\r\n9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);\r\n10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1503);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89);\r\n15. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2012 Nomor 31);\r\n16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);\r\n17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);\r\n18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);\r\n19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);\r\n20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);\r\n21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan\r\nTata Ruang di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167);\r\n22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang RZWP3K Provinsi Lampung Tahun 2018 – 2038;\r\n23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029; \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM\r\nBagian Kesatu\r\nPengertian\r\nPasal 1\r\n\r\nBagian Kedua\r\nPeran dan Fungsi\r\nPasal 2\r\n\r\nBAB II\r\nLINGKUP WILAYAH PERENCANAAN\r\nPasal 3-4\r\n\r\nBAB III\r\nTUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI\r\nBagian Kesatu\r\nTujuan Penataan Ruang\r\nPasal 5\r\n\r\nBagian Kedua\r\nKebijakan dan Strategi Penataan Ruang\r\nPasal 6-7\r\n\r\nBAB IV\r\nRENCANA STRUKTUR RUANG\r\nBagian Kesatu\r\nUmum\r\nPasal 8\r\n\r\nBagian Kedua\r\nRencana Sistem Perkotaan\r\nPasal 9\r\n\r\nBagian Ketiga\r\nSistem Jaringan Prasarana\r\nPasal 10-42\r\n\r\nBagian Keempat\r\nIndikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis\r\nKabupaten\r\nPasal 43-44\r\n\r\nBAB VIII\r\nARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG\r\nBagian Kesatu\r\nUmum\r\nPasal 45\r\n\r\nBagian Kedua\r\nKetentuan Umum Peraturan Zonasi\r\nPasal 46-74\r\n\r\nBagian Ketiga\r\nKetentuan Perizinan\r\nPasal 74\r\n\r\nBagian Keempat\r\nKetentuan Insentif dan Disinsentif\r\nPasal 75-77\r\n\r\nBagian Kelima\r\nArahan Sanksi\r\nPasal 78-79\r\n\r\nBAB IX\r\nHAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT\r\nBagian Kesatu\r\nHak Masyarakat\r\nPasal 80\r\n\r\nBagian Kedua\r\nKewajiban Masyarakat\r\nPasal 81-82\r\n\r\nBagian Ketiga\r\nPeran Masyarakat\r\nPasal 83-86\r\n\r\nBagian Kedua\r\nTata Cara Peran Masyarakat\r\nPasal 87-89\r\n\r\nBAB X\r\nKELEMBAGAAN\r\nPasal 90\r\n\r\nBAB XI\r\nPENYELESAIAN SENGKETA\r\nPasal 91\r\n\r\nBAB XII\r\nPENYIDIKAN\r\nPasal 92\r\n\r\nBAB XIII\r\nKETENTUAN PIDANA\r\nPasal 93\r\n\r\nBAB XIV\r\nKETENTUAN LAIN-LAIN\r\nPasal 94\r\n\r\nBAB XV\r\nKETENTUAN PERALIHAN\r\nPasal 95\r\n\r\nBAB XVI\r\nKETENTUAN PENUTUP\r\nPasal 96 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019. \n Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2012 Nomor 36) \n - \n 112 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesawaran untuk periode 2019-2039. Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan ruang Kabupaten yang sejahtera berbasis pariwisata, pertanian, dan industri yang berwawasan lingkungan secara berkelanjutan. Kebijakan penataan ruang meliputi pengembangan kawasan industri yang ramah lingkungan, peningkatan peran wilayah dalam kemandirian dan keseimbangan pembangunan, pengembangan ekonomi berbasis sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, pemulihan fungsi kawasan lindung, dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Rencana struktur ruang mencakup sistem perkotaan (PKL, PPK, PPL) dan sistem jaringan prasarana (transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya). Rencana pola ruang meliputi kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Kawasan strategis meliputi kawasan strategis nasional (KSN), kawasan strategis provinsi (KSP), dan kawasan strategis kabupaten (KSK). Arahan pemanfaatan ruang berpedoman pada rencana struktur dan pola ruang, dengan indikasi program utama, perkiraan pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Peran masyarakat diatur dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.","transitional_provisions","1. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku.\n2. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini:\n - Jika belum dilaksanakan pembangunannya, izin disesuaikan.\n - Jika sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi.\n - Jika sudah dilaksanakan dan tidak memungkinkan penyesuaian, izin dapat dibatalkan dengan penggantian yang layak.\n3. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian.\n4. Pemanfaatan ruang tanpa izin:\n - Jika bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, ditertibkan dan disesuaikan.\n - Jika sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin.","sanctions","Pelanggaran terhadap ketentuan pemanfaatan ruang dikenai sanksi administratif berupa:\n1. Peringatan tertulis.\n2. Penghentian sementara kegiatan.\n3. Penghentian sementara pelayanan umum.\n4. Penutupan lokasi.\n5. Pencabutan izin.\n6. Penolakan izin.\n7. Pembatalan izin.\n8. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau\n9. Denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PESAWARAN
PROVINCE OF LAMPUNG

REGIONAL REGULATION OF PESAWARAN REGENCY
NUMBER 6 OF 2019
ABOUT
REGIONAL SPATIAL PLAN OF PESAWARAN REGENCY
YEAR 2019-2039

REGENT OF PESAWARAN,

\n\n \n \n

Considering:

that to direct development in Pesawaran Regency and utilize regional space harmoniously, in balance, efficiently, effectively and sustainably in order to improve the welfare of the community, Regional Regulation of Pesawaran Regency Number 4 of 2012 concerning the Regional Spatial Plan of Pesawaran Regency for 2011–2031 has been prepared as implementing provision of article 26 paragraph (5) of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning;
that since the enactment of Regional Regulation of Pesawaran Regency Number 4 of 2012 concerning the Regional Spatial Plan of Pesawaran Regency for 2011–2031, there have been changes in national and provincial policies and strategies, as well as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9372e9f-ad54-4b3f-9870-5f1c7e7fa968","actionData","errors"]