[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9341f4c-5fcd-4d32-98e4-391419ebd6f5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2024","number","6","year","2024","published_date","2024-08-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah","place_of_enactment","Palu","theme","Penyelenggaraan Jasa Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2024/NO.172
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	\n \n bahwa jasa konstruksi merupakan sektor strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkualitas demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur;\r\nbahwa Pemberdayaan usaha kecil dan menengah di bidang jasa konstruksi dilakukan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan;\r\nbahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti guna memberikan jaminan penyelenggaraan jasa konstruksi;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah:\r\nUUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 20 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 2 Tahun 2017; UU Nomor 6 Tahun 2022;\r\nUU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 33 Tahun 2018; PP Nomor 22 Tahun 2020; PP Nomor 5 Tahun 2021; PP Nomor 6 Tahun 2021; Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023.\r\n\r\n\r\n \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: kewenangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sistem informasi jasa konstruksi, pelatihan tenaga ahli konstruksi, penyelenggaraan usaha jasa konstruksi, kebijakan khusus, sistem manajemen keselamatan konstruksi, kegagalan bangunan, Penyelesaian Sengketa, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan dan evaluasi, sanksi administrative, dan pendanaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2024. \n 30 Halamanl; Penjelasan 6 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88).\n2. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jasa Konstruksi (Lembar Daerah Tahun 2019 Nomor 695).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan berkualitas. Peraturan ini mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli konstruksi dan penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah. Sistem Informasi Jasa Konstruksi memuat data dan informasi berkaitan dengan tanggung jawab, kewenangan, tugas pembinaan, pengawasan, dan layanan yang dilakukan oleh Masyarakat Jasa Konstruksi. Pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja berbasis kompetensi. Setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.

Peraturan ini juga mengatur struktur usaha jasa konstruksi yang meliputi jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan kualifikasi usaha. Kegiatan usaha jasa konstruksi didukung oleh Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi yang mengutamakan produksi dalam negeri dan produk lokal Daerah. Segmentasi pasar jasa konstruksi ditentukan berdasarkan kriteria risiko, teknologi, dan biaya. Gubernur menetapkan kebijakan khusus terkait kerja sama operasi, kemitraan dengan badan usaha jasa konstruksi daerah, dan penggunaan Sub penyedia Jasa Daerah. Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa untuk produk usaha kecil dan koperasi.

Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan. Peraturan ini juga mengatur mengenai Kegagalan Bangunan dan pertanggungjawabannya, serta penyelesaian sengketa melalui musyawarah, Mediasi, Konsiliasi, atau Dewan Sengketa. Partisipasi masyarakat dilakukan melalui pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi, pemberian masukan dalam perumusan kebijakan, dan forum Jasa Konstruksi. Pembinaan dan pengawasan Jasa Konstruksi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan pendanaan kegiatan dapat bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kegiatan Jasa Konstruksi yang sedang berjalan, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap Pengguna Jasa Konstruksi dan/atau Penyedia Jasa Konstruksi yang melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 51 ayat (2), Pasal 60 ayat (6) dan ayat (7), dikenakan sanksi administratif.\n2. Gubernur memberikan sanksi administratif kepada pejabat Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 61 ayat (3), Pasal 70 ayat (2).\n3. Gubernur sesuai kewenangan mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF CENTRAL SULAWESI

NUMBER 6 OF 2024

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9341f4c-5fcd-4d32-98e4-391419ebd6f5","actionData","errors"]