[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c92f352a-3202-44c3-b33c-5a77e5fa1851","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-03-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangkalan","place_of_enactment","Bangkalan","theme","Pemberdayaan Sumber Daya Manusia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

sumber - daya - manusia
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 NOMOR 1 SERI E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a\r\n. bahwa unt\r\nuk mewujudkan tujua\r\nn negara memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa d\r\nalam hal mi sumber daya manusia\r\n, pe\r\nmerintah daerah Bangkalan menyelenggarakan pe\r\nmberdayaan sumber da\r\nya ma\r\nrr\r\nusia sec\r\nara terencana\r\n, t\r\nerarah dan berkelanjutan guna pe\r\nningkatan kualitas indeks pembangunan manusia serta dalam rangka mengatasi persoalan kemisk\r\ni\r\nnan\r\n, pengangguran dan kesenjangan social di Bangkalan\r\n; b\r\n. bah\r\nwa kualitas sumber da\r\nya manusia Bangkalan mas\r\ni\r\nh dalam kat\r\negori rendah dengan dibuktikan oleh re\r\nndahn\r\nya indeks pembangunan marrusia di B\r\nangkalan\r\n, maka perlu dilakukan pe\r\nmberdayaan sumber da\r\nya manusia secara terarah\r\n, terstruktur dan sistematis guna peningkatan mutu dan kualitas sumber da\r\nya manusia\r\n; c\r\n. bah\r\nwa di B\r\nangkalan belum ada aturan secara holistik dan komprehensif yang mengatur ten tang pemberdayaan sumb\r\ner daya manusia; d\r\n. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huru\r\nf a\r\n, huruf b\r\n, dan huruf c\r\n, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberda\r\nyaan Sumber Da\r\nya Manusia; \n Mengingat : Pasal 18 a\r\nyat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945\r\n;2\r\n. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah K\r\nabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Serita N\r\negara Repu blik Indonesia Tah un 1950 Nomor 41) sebagaimana t\r\nelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Ko\r\ntapraja Suraba\r\nya dan Daerah Tingkat II Suraba\r\nya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah K\r\nabupat\r\nen dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur d\r\nan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pemb\r\nentukan Daerah-Daerah K\r\nota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur\r\n, Djawa Tengah\r\n, Djawa Barat dan Daerah lstimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indones\r\ni\r\na Tahun 1965 Nomor 19\r\n, Tambahan Lembaran Negara Republik I\r\nndonesia Nomor 2730)\r\n; 3\r\n. Undang\r\n-\r\nUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82\r\n, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang\r\n-\r\nUndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomo 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801)4\r\n. Undang\r\n-\r\nUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244\r\n, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ci\r\npta Ke\r\nrja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4\r\n1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)\r\n; 5\r\n. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Ja\r\nwa Timur (Lembaran Negara Tahun 2023 Nornor 59\r\n, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868)\r\n; 6\r\n. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 6 T\r\nahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41\r\n, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah) {Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) \n Materi pokok : Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi\r\n: a. perencanaan pemberdayaan SDM; b. peningkatan kualitas hidup SDM\r\n; c. pengembangan kelompok masyarakat; d. pemberdayaan SDM di bi dang ekonomi kreatif dan pariwisata\r\n; e. pemberdayaan SDM di bidang seni, budaya, pemuda dan olah pemberdayaan SDM di bidang kemajuan teknologi, pelaksana pemberdayaan SDM;pembinaan, pengawasan dan pengendalian; partisipasi masyarakat\r\n; pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2024. \n Jumlah halaman : 21 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.\n2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.\n3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM di Kabupaten Bangkalan melalui sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Latar belakang peraturan ini adalah masih rendahnya kualitas SDM di Bangkalan yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah, serta belum adanya aturan yang komprehensif mengenai pemberdayaan SDM. Peraturan ini mengatur perencanaan pemberdayaan SDM, peningkatan kualitas hidup SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan, serta pengembangan kelompok masyarakat. Selain itu, peraturan ini juga mencakup pemberdayaan SDM di bidang ekonomi kreatif dan pariwisata, seni, budaya, pemuda dan olahraga, serta kemajuan teknologi informasi. Pelaksanaan pemberdayaan SDM dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan secara mandiri atau bermitra dengan pemangku kepentingan lainnya. Peraturan ini juga mengatur pembinaan, pengawasan, pengendalian, partisipasi masyarakat, dan pembiayaan pemberdayaan SDM.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANGKALAN
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANGKALAN REGENCY
NUMBER 2 OF 2024
CONCERNING
HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGKALAN,

\n\n \n \n

Considering:

that to realize the national goal of advancing public welfare and educating the nation in this case human resources (HR), the regional government of Bangkalan organizes human resources development in a planned, directed and sustainable manner to improve the quality of the human development index and in order to overcome the problems of poverty, unemployment and social inequality in Bangkalan;
that the quality of Bangkalan's human resources is still in the low category as evidenced by the low human development index in Bangkalan, it is necessary to carry out human resources development in a directed, structured and systematic manner in order to improve the quality and quality of human

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c92f352a-3202-44c3-b33c-5a77e5fa1851","actionData","errors"]