[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c92ca69c-8959-4f11-aadc-962be7a00d41","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kaur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 7 Tahun 2015","number","7","year","2015","published_date","2015-02-13","effective_date","2019-02-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kaur","place_of_enactment","Kaur Selatan","theme","Pengelolaan Usaha Pertambangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan usaha pertambangan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Nomor 214
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Usaha Pertambangan
ABSTRAK:	\n \n a. dalam upaya menjamin kesinambungan mineral yang merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan,diperlukan pengaturan dalam pengelolaan nya sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan berpedoman pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkunganl;\r\n\r\nb. dengan ditetapkan Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, diperlukan pengaturan di bidang pertambangan yang dapat mengelola dan mengasahankan potensi bahan tambang secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien , dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan daerah secara berkelanjutan;\r\n\r\nc.Peraturan Daerah kabupaten kaur Nomor 28 Tahuun 2006 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum sudah tudak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sehingga perlu peraturan kembali dibidang penelolaan usaha pertambangan agar dapat mendukung kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Kaur; \n 1.UU No. 9 Tahun 1967\r\n2.UU No. 23 Tahun 1997\r\n3.UU No. 41 Tahun 1999\r\n4.UU No. 3 Tahun 2003\r\n5.UU No. 45 Tahun 2003\r\n6.UU No. 25 Tahun 2007\r\n7.UU No. 26 Tahun 2007\r\n8.UU No. 4 Tahun 2009\r\n9.UU No. 28 Tahun 2009\r\n10.UU No. 32 Tahun 2009\r\n11. UU No. 23 Tahun 2014\r\n12.PP No. 27 Tahun 1999 \r\n13.PP No. 38 Tahun 2007\r\n14.PP No. 26 Tahun 2008 \r\n15.PP No. 23 Tahuun 2010 \r\n16.PP No. 24 Tahun 2012\r\n \n Pengaturan pengelolaan usaha pertambangan dimaksud untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam pengendalian usaha pertambangan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2019. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 21 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan usaha pertambangan di Kabupaten Kaur. Latar belakangnya adalah untuk menjamin kesinambungan mineral sebagai kekayaan alam yang tak terbarukan dan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tujuan dari peraturan ini adalah agar pengelolaan usaha pertambangan dilakukan secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan.

Ketentuan substansial mencakup:

Penggolongan usaha pertambangan mineral (mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan).
Bentuk usaha pertambangan (IUP, IPR, dan IUPK).
Prosedur perizinan (persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial untuk mendapatkan IUP dan IPR).
Hak dan kewajiban pemegang IUP dan IPR, termasuk kewajiban terkait pendapatan negara/daerah, pelaporan, penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pengelolaan keuangan, peningkatan nilai tambah sumber daya mineral, pengembangan masyarakat setempat, dan pematuhan terhadap daya dukung lingkungan.
Reklamasi lahan bekas tambang dan pascatambang.

Peraturan ini juga mengatur tentang penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan, berakhirnya izin, penggunaan tanah untuk kegiatan pertambangan, pembinaan dan pengawasan, serta pelaporan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan izin.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan izin pengelolaan pertambangan diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00.\n3. Tindak pidana yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KAUR
PROVINCE OF BENGKULU

REGIONAL REGULATION OF KAUR REGENCY
NUMBER 07 OF 2015
CONCERNING
MANAGEMENT OF MINING BUSINESS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAUR,

Considering:

that in an effort to ensure the sustainability of minerals which are non-renewable natural resources, it is necessary to regulate their management so that available reserves can be utilized optimally and wisely by adhering to sustainable and environmentally sound regional development;
that with the enactment of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, regulations in the mining sector are needed that can manage and cultivate mineral resources independently, reliably, transparently, competitively, efficiently, and in an environmentally sound manner, in order to guarantee sustainable regional development;
that Regional Regulation of Kaur Regency Number 28 of 2006 concerning General Mining Management is no longer in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c92ca69c-8959-4f11-aadc-962be7a00d41","actionData","errors"]