[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c91f52a0-fb95-48d5-822a-6cba9b7148d7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Top FM Kabupaten Sukoharjo","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2015","number","9","year","2015","published_date","2015-10-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"03341483-c4b0-4606-acbe-c9cd2234aa93","Statuta Kelembagaan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukoharjo","place_of_enactment","Sukoharjo","theme","Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Top FM Kabupaten Sukoharjo","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lembaga-penyiaran-publik lokal-radio
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD Tahun 2015 No.9/ TLD No. 223
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Top FM Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa lembaga penyiaran merupakan media\r\nkomunikasi massa yang mempunyai peran penting\r\ndalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi,\r\nmemiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam\r\nmenjalankan fungsinya sebagai media informasi,\r\npendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial;\r\nb. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan\r\npenyiaran publik daerah perlu membentuk lembaga\r\npenyiaran publik lokal yang bersifat independen,\r\nnetral, tidak komersial, dapat berfungsi memberikan\r\npelayanan untuk kepentingan masyarakat;\r\nc. bahwa Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) yang\r\ntelah dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b\r\nangka 3 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 68 Tahun\r\n2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok,\r\nFungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit\r\nPelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Sukoharjo\r\nsudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi\r\nyang ada, maka perlu dibentuk Lembaga Penyiaran\r\nPublik Lokal Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6), UU No 13 Tahun 1050; UU No 36 Tahun 1999; UU No 39 Tahun 1999; UU No 40 Tahun 1999; UU No 32 Tahun 2002; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebgaimana tealh diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 53 Tahun 2000; PP No 11 Tahun 2005; PP No 12 Tahun 2005; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab Sukoharjo No 3 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Sukoharjo No 10 Tahun 2011. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Pembentukan, Sifat dan Kedudukan, Fungsi Tujuan dan Kegiatan,Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kekayaan dan sumber pembiayaan, Pertanggungjawaban, Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2015. \n 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Sukoharjo, khususnya Pasal 2 huruf b angka 3.\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo sebagai badan hukum yang independen, netral, dan tidak komersial untuk melayani kepentingan masyarakat. LPPL Radio TOP FM berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan pelestari budaya bangsa.

Latar Belakang dan Tujuan: Pembentukan LPPL Radio TOP FM bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penyiaran publik daerah yang independen dan tidak komersial, menggantikan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan saat ini. Tujuannya adalah menyajikan program siaran yang mendorong sikap mental masyarakat yang beriman, cerdas, memperkukuh integrasi nasional, serta menjaga citra positif bangsa.

Ketentuan Substansial:

Kelembagaan: LPPL Radio TOP FM terdiri dari Dewan Pengawas (unsur pemerintah daerah, masyarakat, dan praktisi penyiaran) dan Dewan Direksi. Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD. Dewan Direksi diangkat oleh Dewan Pengawas.
Kewenangan: Dewan Pengawas bertugas mengawasi LPPL, sedangkan Dewan Direksi bertugas melaksanakan kebijakan, mengelola lembaga, dan membuat laporan.
Keuangan: Kekayaan LPPL merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan berasal dari iuran penyiaran, APBN, APBD, sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan usaha lain yang sah.
Kegiatan: LPPL menyelenggarakan kegiatan siaran lokal dan dapat menyelenggarakan siaran iklan serta usaha lain yang terkait dengan penyiaran.

Hak dan Kewajiban:

Dewan Pengawas dan Direksi memiliki hak untuk menerima honorarium yang diatur oleh Peraturan Bupati.
Dewan Direksi wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik.

","transitional_provisions","1. Sebelum terbentuknya LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo sesuai Peraturan Daerah ini, maka Unit Pelaksana Teknis Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo tetap menjalankan tugas dan fungsinya.\n2. Pembentukan LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 4 (empat) tahun.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKOHARJO
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUKOHARJO REGENCY
NUMBER 9 OF 2015

ABOUT

LOCAL PUBLIC BROADCASTING INSTITUTION
RADIO TOP FM OF SUKOHARJO REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKOHARJO,

\n\n \n \n

Considering:

that broadcasting institutions are mass communication media that have an important role in social, cultural, political, and economic life, have freedom and responsibility in carrying out their functions as media for information, education, entertainment, as well as social control and cohesion;
that in order to fulfill the needs of regional public broadcasting, it is necessary to form a local public broadcasting institution that is independent, neutral, non-commercial, and can function to provide services for the benefit of the community;
that the Regional Government Radio Broadcasting (RSPD) which has been formed based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c91f52a0-fb95-48d5-822a-6cba9b7148d7","actionData","errors"]